Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Warga DKI Jakarta yang alamatnya tidak sesuai dengan KTP terancam kehilangan suara mereka saat Pilkada serentak, Desember nanti.
Saat ini petugas KPU sedang menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran panitia pemungutan suara (PPS). Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) akan dilakukan pada 19-28 September
Komisioner KPU Viryan Aziz menjelaskan setiap informasi ketidakakuratan data pemilih hanya bisa dipastikan secara langsung berdasarkan data nama dan alamat pemilih.
Seharusnya penyelenggara pemilu melakukan pemuktahiran data pemilih bukan hanya saat pemilu berlangsung.
Soal temuan nama-nama TMS oleh Bawaslu, kata Titi, masih bisa diperbaiki. Namun, KPU dan Bawaslu harus bekerja sama agar menghasilkan DPT yang valid, akurat, dan komprehensif.
Diharapkan semua pihak mencermati DPS dengan sebaik mungkin. Khususnya calon peserta pemilihan, partai politik, pengawas dan terkhusus pemilih.
Temuan puluhan ribu pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) salah satu yang diserap KPU
KPU tidak bisa sembarangan langsung mempercayai Bawaslu. KPU butuh data konkret sebelum melakukan perbaikan.
DKPP berpegangĀ pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 458 angka 13 menyebutkan sifat putusan DKPP final dan mengikat.
Ketua KPU RI Arief Budiman di sela-sela upacara pemakaman mengatakan Henry Jovinsky merupakan pahlawan demokrasi, karena meninggal dunia dalam menjalankan pelaksanaan demokrasi.
Ketua KPU Arief Budiman meminta jajarannya di daerah meningkatkan kewaspadaan setelah salah satu anggota KPU di Kabupaten Yakohimo, Papua dibunuh saat mengawasi coklit di wilayah itu.
Dari keterangan saksi Mohi, katanya, saat kejadian pada Selasa (11/8), pelaku sempat minta korban menunjukkan KTP dan menyatakan, "Kamu Indonesia".
Dengan adanya kenormalan baru akibat pandemi covid-19 akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas politik melalui media cetak, elektronik, dan penyiaran.
Yang diatur dalam kode etik itu tidak bisa digunakan dengan hukum positif yang mengatur dalam pelanggaran administrasi umum penyelesaian pemilu.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta pemda tidak menahan pencairan dana pilkada. Bila ada kesengajaan penahanan dipastikan akan diketahui oleh pihaknya.
Presiden Jokowi menyatakan tidak akan mengajukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan keputusan presiden (keppres) terkait dengan pemberhentian Evi selaku anggota KPU
Segera setelah mendapatkan data detail hasil coklit dari Bawaslu, KPU akan melakukan perbaikan sehingga data pemilih pada Pilkada 2020 benar-benar akurat.
Titi menilai sikap Presiden Joko Widodo untuk untuk mengikuti putusan PTUN itu patut diapresiasi karena bisa meredam terjadinya konflik berkepanjangan.
Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN.
Modus mendapatkan jabatan strategis dari kepala daerah terpilih masih melatarbelakangi ASN untuk turut serta menjadi bagian dari tim pemenangan calon kepala daerah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved