Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Perkara TPPU yang selesai ditangani KPK sedikitnya baru 4,7% dari berbagai kasus korupsi yang diusut.
Perkumpulan untuk Pemiludan Demokrasi meyakini masih banyak kegamangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
Optimisme itu mengacu sejumlah indikator, yakni regulasi pendukung, SDM di tingkat pusat dan daerah, hingga ketersediaan logistik, seperti surat suara.
PARTAI NasDem menyerahkan salinan keputusan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sesuai tahapan program dan jadwal pilkada, seluruh parpol diminta menyerahkan daftar kepengurusan parpol sekurang- kurangnya satu bulan pencalonan pasangan calon.
JPU menilai Wahyu terbukti bersalah menerima suap Rp600 juta dari kader PDI Perjuangan Saeful Bahri.
Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi penyelenggara pemilu dan presiden sebagai lembaga yang menindaklanjuti. DKPP bukan peradilan murni, maka tidak ada lagi upaya
Hari itu, rombongan harus melakukan pencocokan dan penelitian pada warga suku. Dalam daftar, ada 30 kepala keluarga dengan pemilik hak suara 67 orang.
Seluruh peserta pilkada diingatkan untuk mematuhi larangan politisasi bantuan sosial oleh calon kepala daerah.
Kalau pemerintah tidak melaksanakan putusan DKPP persoalannya melanggar aturan perundangan sebab pada UU 7/2017 diamanatkan wajib bagi presiden melaksanakan putusan DKPP.
Putusan DKPP yang diatur dalam UU Pemilu No 7/2017 bersifat final dan mengikat.
Pengecekan dilakukan terhadap pemenuhan syarat minimal dukungan dan sebaran serta dokumen dukungan calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke verifikasi administrasi.
KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyampaikan putusan DKPP sudah sesuai dengan konstruksi Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
KPU Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, berkunjung ke Media Group unuk membahas rencana debat terbuka pilkada di saluran Metro TV dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
Alternatif penggunaan gedung untuk kampanye di daerah minim sinyal sudah diatur dalam PKPU no.6 Tahun 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19 secara ketat
Amar putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap bila Presiden tidak memutuskan sikap. Namun, jika Jokowi mengajukan banding, proses masih akan berlanjut dan putusan PTUN
KETUA KPU Karawang, Miftah Farid mengungkapkan pasangan Endang Mulyana/Asep Agustian gagal memenuhi perbaikan surat dukungan sebanyak 45.068 lembar.
Amar putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap bila presiden tidak memutuskan sikap.
KPU tengah merancang aturan kampanye di media sosial melalui revisi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017.
Meskipun KPU mendorong kampanye di media sosial lebih dimaksimalkan pada Pilkada karena pandemi covid-19, Raka menjelaskan kampanye konvensional tetap bisa dilakukan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved