Minggu 02 Agustus 2020, 06:54 WIB

Putusan DKPP atas Evi Novida Bisa Batal

Ind/P-2 | Politik dan Hukum
Putusan DKPP atas Evi Novida Bisa Batal

Medcom.id/Faisal Abdalla
Evi Novida Ginting Manik

 

KEPUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2019-2022 Evi Novida Ginting Manik berpeluang batal. Pasalnya, keputusan presiden yang memberhentikan Evi dengan tidak hormat sebagai tindak lanjut putusan DKPP telah dianulir Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Faisal Akbar Nasution menjelaskan putusan DKPP bersifat final dan mengikat
bagi penyelenggara pemilu dan presiden sebagai lembaga yang menindaklanjuti. DKPP bukan peradilan murni, maka tidak ada lagi upaya hukum untuk putusannya.

Akan tetapi, Faisal menekankan, dalam perkara Evi, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang memberhentikan Evi sebagai komisioner KPU atas dasar putusan DKPP. Evi pun menggugat SK itu ke PTUN dan dikabulkan. Keputusan DKPP dapat disengketakan.

“Putusan DKPP tidak bisa langsung berkekuatan hukum kepada orang yang diambil. Karena itu, harus ada penguatan lagi melalui keputusan presiden. Dari sana (objek) sudah beralih dari putusan DKPP menjadi keputusan tata usaha negara, maka dalam administrasi negara itu bisa menjadi objek sengketa TUN,” papar Faisal.

Faisal juga menilai ada cacat hukum atas putusan pemberhentian oleh DKPP karena tidak ada pemeriksaan terhadap Evi. Padahal, dalam Pasal 48 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan DKPP menjatuhkan putusan setelah melakukan penelitian dan atau verifikasi terhadap pengaduan. DKPP semestinya mendengar pembela dan keterangan saksi setelah mempertimbangkan bukti lainnya.

“Evi diberhentikan tidak terhormat, tetapi tidak didengarkan keterangan dirinya. Ini tidak bisa kecuali dalam peradilan in abtentia, hakim bisa bersidang walaupun pihak berperkara tidak hadir di persidangan,” terangnya.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiariej menilai putusan PTUN No 82 Tahun 2020 yang membatalkan SK Presiden Indonesia No 34/P Tahun 2020 itu secara otomatis membatalkan juga putusan DKPP No 317 Tahun 2020 yang memberhentikan Evi.

Pada 18 Maret lalu, DKPP memutuskan Evi melanggar kode etik selaku penyelenggara pemilu. Pelanggaran terkait kasus penghitungan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra di daerah pemilihan Kalimantan Barat VI. (Ind/P-2)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Jadi Calon Kapolri Termuda, Listyo Harus Perkuat Soliditas Polri

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:00 WIB
Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo, dia merupakan...
dok.mi

Pihak GRP Optimistis Permohonan PKPU Ditolak

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 22:55 WIB
KUASA hukum PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) optimistis, hakim akan menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU) PT...
MI/M. Irfan

KPK Telusuri Fee Kasus Proyek Citra Satelit BIG 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 20:00 WIB
Penelusuran itu dilakukan melalui pemeriksaan saksi Direktur PT Bhumi Prasaja Rasjid A Aladdin yang merupakan rekanan proyek...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya