Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menyerahkan salinan keputusan kepengurusan tingkat propinsi dan kabupaten/kota ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyerahan dokumen tersebut dilakukan Wasekjen bidang Ideologi Organisasi dan keanggotaan ini sebagai bentuk kesiapan struktur partai NasDem menghadapi 2020.
"NasDem telah melakukan persiapan menghadapi pilkada serentak tahun 2020 ini sebenarnya sejak sebelum pandemi," kata Dedy Ramanta, di Kantor KPU (5/8).
Baca Juga: KPK Sebut Kepala Dinas Kerap Jadi Timses Bayangan saat Pilkada
Penyerahan dokumen kepengurusan Partai NasDem yang lengkap dan resmi tersebut, jelas Dedy, merupakan wujud kesiapan dan juga kepatuhan NasDem pada aturan yang berlaku, selain tentunya dukungan untuk pelaksanaan pesta demokrasi.
"NasDem berharap, pelaksanaan pilkada dapat berjalan lancar dan lahir pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan pada rakyat," ujar Dedy Ramanta. (OL-13)
Baca Juga: Baru PDIP dan Demokrat Setor Daftar Pengurus
Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
Masyarakat Jakarta dapat menjagokan salah satu dari 10 bakal calon gubernur yang telah melalui seleksi ketat PSI.
Berikut doa-doa untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam rangka menyambut pemilihan umum.
Sejumlah nama yang sudah masuk bursa calon Wali Kota Bandung ialah Atalia Praratya, M Farhan, Erwin, Siti Muntamah dan Budi Dalton
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved