Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
KPK meminta penuntasan kasus dilakukan secara transparan dan profesional.
Pemeriksaan sudah selesai. Rencana putusan pada 15 September
KPK pun meminta agar penuntasan kasus dilakukan secara transparan dan profesional tanpa ada yang ditutupi.
Keterlibatan KPK dalam gelar perkara terkait kasus Jaksa Pinangki disebut sebagai bentuk supervisi. Namun, KPK belum memutuskan untuk mengambil alih kasus tersebut.
Ketua KPK Firli Bahuri mengimbau agar calon kepala daerah khususnya petahana tidak menyalahgunakan fasilitas dan anggaran negara untuk kepentingan pemilihan.
Sidang akan digelar secara tertutup di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Gedung KPK lama), Jakarta, Selasa (8/9) siang. Agenda sidang adalah pemeriksaan Firli sebagai terperiksa.
Penanganan korupsi bagi calon kepala daerah tidak dikendurkan hanya karena Pilkada.
Bagi yang sudah menyerahkan LHKPN namun belum lengkap, KPK memberi waktu 14 hari untuk melengkapi.
Bila ada calon kepala daerah yang terindikasi korupsi, pemanggilan atau pengumumannya dilakukan sebelum penetapan calon atau setelah penghitungan suara pilkada selesai.
"Bagi saya sebagai anggota Komisi III, maka kasus korupsi yang buktinya cukup silakan dilanjutkan," tegas Asrul
"Kedepannya yang bisa menilai adalah hakim. Saya tidak bisa bicara banyak, apapun keputusannya saya pasrahkan sama majelis hakim," kata Saiful.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru memutuskan kelengkapan data 633 dari 775 LHKPN bakal calon kepala daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan melanjutkan proses hukum para calon kepala daerah yang berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
KPK yakin proses hukum di KPK tidak akan terpengaruh proses politik.
Angka kumulatif pasien positif covid-19 di lingkungan KPK sejak Juli hingga Agustus berjumlah 44 orang. Sedangkan pasien sembuh sebanyak 19 orang.
Sementara total seluruh bacakada yang mendaftarkan diri ke KPU mencapai 687 pasangan bacakada.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK tidak mengambil sikap dengan menghentikan proses hukum calon kepala daerah selama Pilkada 2020.
"Terkait perkara ini masih terus dikembangkan fakta-faktanya yang saat ini telah penyidik miliki. Termasuk pula penelusuran lebih lanjut atas aset (Nurhadi) yang diduga hasil kejahatan,"
Pakar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji menilai langkah kepolisian yang menunda penanganan kasus hukum calon kepala daerah (cakada) sudah tepat.
Menurut Boyamin, penanganan yang dilakukan Bareskrim Polri dalam kasus surat jalan maupun penghapusan nama Joko Tjandra dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol lebih transparan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved