Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Firli Bahuri telah memenuhi panggilan kedua sidang Dewas mengenai dugaan pelanggaran etik penggunaan helikopter mewah.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya segera menerbitkan surat perintah untuk menyupervisi perkara yang ditangani kepolisian dan Kejaksaan Agung itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampaikan tiga sikap terkait dengan perkara Joko S Tajndra maupun Pingka Sirna Malasari yang tengah di tangani Kejagung dan Polri.
KPK pun mengingatkan bagi bakal calon yang belum menyerahkan LHKPN untuk segera menyelesaikannya.
Agenda sidang berikutnya hanya fokus meminta keterangan Firli terkait dugaan pelanggaran etiknya, tidak ada pemeriksaan saksi.
Sejauh ini, KPK menilai Polri dan Kejaksaan Agung belum menemui hambatan berarti.
Firli Bahuri telah memenuhi panggilan kedua sidang oleh Dewan Pengawas (Dewas) mengenai dugaan pelanggaran etik penggunaan helikopter mewah.
KPK meminta keterangan menantu eks Sekretaris MA Nurhadi sekaligus tersangka dalam kasus ini, Rezky Herbiyono, terkait kesepakatan suap dan gratifikasi
"Yang digali dari saksi-saksi itu sangat standar, yakni apa yang mereka tahu, dengar, dan lihat tentang dugaan pelanggaran etik oleh terperiksa,"
Empat orang itu bakal membeberkan bukti penggunaan helikopter yang dilakukan Firli.
Pada sidang kali ini, Dewas bakal mengonfirmasi sejumlah saksi terkait dugaan hidup mewah yang dilakukan Firli.
Aprizal menjalani sidang Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sempat
Luas lahan kebun sawit yang dilakukan penyitaan kurang lebih 33.000 meter persegi yang terletak di Desa Padang Bulu Lama, Kecamatan Barumun Selatan, Padang Lawas, Sumut
Tim pendamping wadah pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tidak ada gelar perkara terkait OTT di Kemendikbud
Ghufron mengatakan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM telah membahas draf perpres.
Firli mengatakan diklat untuk pegawai KPK sebagai persiapan peralihan ASN akan terus dilakukan bertahap.
KPK terus mempertajam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di MA pada 2012-2016 yang menjerat Nurhadi.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyesalkan sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang terkesan belum mau mengambil alih skandal suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejaksaan Agung.
Mahfud menjelaskan terdapat kesepakatan antara Kejaksaan Agung, KPK, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM mengenai implementasi supervisi.
Komisi antirasuah itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri dalam rangka supervisi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved