Senin 03 Mei 2021, 08:57 WIB

Jangkar NTT Desak MK Batalkan UU KPK Hasil Revisi

Palce Amalo | Nusantara
Jangkar NTT Desak MK Batalkan UU KPK Hasil Revisi

MI/Palce Amalo
Jaringan Masyarakat Antikorupsi (Jangkar) Nusa Tenggara Timur mendesak MK untuk membatalkan UU KPK hasil revisi karena melemahkan KPK.

 

JARINGAN Masyarakat Antikorupsi (Jangkar) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi karena dinilai sangat  melemahkan lembaga tersebut. MK dijadwalkan akan membacakan putusan uji formil dan uji materil Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang KPK pada Selasa, 4
Mei 2021.

"Kami yang tergabung di dalam Jaringan Masyarakat Antikorupsi NTT mendesak MK untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan judicial review Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019, baik materiil maupun formil, serta menyatakan tidak berlaku dan mencabut UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tersebut sekaligus menyatakan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 berlaku kembali," seperti dikutip dari pernyataan sikap  Jangkar NTT seusai diskusi selama tiga hari di Kupang, Jumat (30/4) hingga Minggu (1/5).

Jangkar NTT merupakan gabungan dari sejumlah organisasi yang terus menggaungkan upaya-upaya pencegahan korupsi, yakni Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), Aliansi Rakyat Anti Korupsi  Indonesia (Araksi), Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, dan Pusat Anti Korupsi Undana (PaKU).

Selain itu, ada juga Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF), Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) NTT, Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) NTT, Aliansi Jurnalis  Independen (AJI)) Kota Kupang, Lembaga Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat (LPAM) Manggarai Barat, dan Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan (Kowappem) dan zonalinenews.com. Diskusi juga dihadiri Indonesia Corruption Watch (ICW).

Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat (LPAM) Manggarai Barat, Bernadus Barat Daya menyebutkan KPK adalah anak kandung reformasi, yang dihadirkan dengan darah dan air mata rakyat untuk  memberantas korupsi dan memberdayakan institusi penegak hukum lainnya (Kepolisian dan kejaksaan), yang dalam konteks NTT sangat tidak serius dalam menangani kasus korupsi.

"Karena itu, dalam konteks NTT, kami sangat prihatin terhadap pelemahan KPK, karena kami menaruh harapan yang sangat besar terhadap pemberantasan korupsi di NTT," kata mantan aktivis 1998 tersebut.

baca juga: UU KPK

Maraknya kasus korupsi di NTT dan diiringi juga oleh banyaknya korupsi yang mangkrak dalam proses hukum, baik di lembaga kepolisian maupun kejaksaan antara lain kasus dugaan korupsi benih bawang merah dengan kerugian negara sekitar Rp4,9 miliar yang tak kunjung P-21. Padahal Polda NTT telah menetapkan dan menahan sembilan orang tersangka. Setelah dua tahun proses hukum kasus ini hanya sampai pada tahap P-21.

"Kami juga sangat mengharapkan pengungkapan kasus  pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka senilai Rp10,8 miliar tersebut oleh KPK," tandasnya. (OL-3)

 

Baca Juga

ANTARA/Raisan Al Farisi

Sengketa Ketenagakerjaan, PT Masterindo Jaya Abadi Ajukan Kasasi

👤Bayu Anggoro 🕔Rabu 12 Mei 2021, 22:55 WIB
Perusahaan sudah mengajukan kasasi ke MA karena ada diktum yang tak...
Antara

Jelang Lebaran, 431 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Trans Sumatera

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 12 Mei 2021, 21:36 WIB
Hingga Selasa (11/05), tercatat total 519 kendaraan yang diputarbalikan dari 3.840 kendaraan yang...
ANTARA

Cegah Kerumunan Bandung Mulai Menutup Jalan Raya, Ini Daftarnya

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 12 Mei 2021, 20:04 WIB
Berbagai ruas jalan raya di Kota Bandung, Jawa Barat mulai ditutup pada malam menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk mencegah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya