Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) meminta masyarakat tidak takut melaporkan dugaan penyelewengan pemberian bantuan sosial (bansos). Kemensos, saat ini, sedang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuat pelapor aman.
"Kami untuk pengaduan saat ini kami sedang menyusun kerja sama dengan KPK untuk whistleblower-nya pengaduan itu," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Sabtu (1/5).
Pengaduan dugaan penyelewengan pemberian bansos covid-19 bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh KPK. Kemensos mengaku laporan tidak hanya dilakukan secara daring.
Baca juga: Kemensos Bekukan 21 Juta Penerima Bansos Tunai Covid-19
"Ada yang pengaduan itu berupa surat-surat, kami sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung," ujar Risma.
Risma mengatakan Kejaksaan Agung juga digandeng untuk mengatasi dugaan penyelewengan pemberian bansos yang di luar ranah KPK. Korps Adhyaksa disebut sudah melakukan tindakan dari beberapa laporan tentang dugaan penyelewengan bansos.
"Kejaksaan Agung mengecek ini sudah ada beberapa sanksi yang kita berikan termasuk ada oknum-oknum yang memang sudah kena," ujar Risma.
Rima menegaskan akan terus mengusahakan pemberian bansos covid-19 sesuai dengan sasaran. Masyarakat diminta tidak takut untuk melapor jika ada orang yang menilap uangnya. (OL-1)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved