Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus menyaring data penerima bantuan sosial (bansos) tunai pandemi covid-19 di Indonesia. Sebanyak 21 juta penerima bansos tunai dibekukan Kemensos.
"Karena ada 21 juta yang kita tidurkan, kami meminta daerah-daerah untuk memberikan usulan tambahan untuk bisa kita tampung dan kita berikan bantuan," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Sabtu (1/5).
Risma menjelaskan sebanyak 21 juta orang itu tercatat sebagai penerima bansos tunai ganda. Data mereka harus dibekukan untuk membuat penyaluran bansos tunai lebih akurat lagi.
Baca juga: Siap Gantikan Antigen, Akurasi GeNose 97% dan Lebih Murah
Kemensos juga terus memperbaiki data penerima bansos tunai agar bisa tepat tujuan. Pemerintah terbuka kepada kepala daerah untuk memberikan masukkan untuk pemberian bansos tunai ke warganya.
"Dari usulan daerah kurang lebih hanya 5 juta yang diusulkan yang kepala keluarganya dari kami," ujar Risma.
Risma mengatakan usulan kepala daerah dibutuhkan untuk memperbaiki data pemberian bansos covid-19. Hal itu perlu dilakukan karena pemerintah daerah lebih paham dengan rakyatnya ketimbang pemerintah pusat
Pembenahan data ini tidak mudah. Kemensos masih kesulitan untuk mendata penduduk yang membutuhkan di daerah pedalaman.
"Ada enam daerah, itu yang kita tidak bisa laterlek (tidak ditemukan) sekali dengan data kependudukan," tutur Risma. (OL-1)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved