KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak menerima gratifikasi berbalut tunjangan hari raya (THR).
Lembaga antirasuah menegaskan penerimaan gratifikasi dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
"KPK kembali mengingatkan penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Khususnya, terkait perayaan Idulfitri," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Minggu (2/5).
Baca juga: Kemnaker Terima 776 Laporan terkait Masalah THR
Diketahui, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. Dalam edaran itu, lembaga antirasuah mengingatkan pejabat negara dan ASN untuk tidak menerima, meminta, maupun memberi gratifikasi THR.
Pasalnya, gratifikasi terkait hari raya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan peraturan. KPK meminta penyelenggara negara dan ASN menjadi teladan bagi masyarakat. Mereka diimbau tidak memanfaatkan kondisi pandemi covid-19 untuk melakukan perbuatan koruptif.
Baca juga: KPK: Nilai Antikorupsi Bisa Ditanamkan Lewat Pendidikan
"Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya. Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya," tegas Ipi.
KPK juga mengimbau asosiasi, swasta dan masyarakat untuk meminta anggotanya tidak memberikan gratifikasi THR kepada penyelenggara negara. Jika ditemukan permintaan gratifikasi maupun pemerasan, segera melapor ke aparat penegak hukum.(OL-11)
