Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menidurkan 21 juta data penerima batuan sosial (bansos) tunai pandemi covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kemensos segera mencari penggantinya.
"Ketika 21 juta itu kemudian dinonaktifkan Berarti ada anggaran untuk 21 juta belum digunakan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu (1/5).
Alex mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana untuk 21 juta data yang ditidurkan oleh Kemensos. Duit yang sudah dikeluarkan negara itu harus segera disalurkan ke orang lain yang membutuhkan.
Baca juga: Kemensos Minta Warga tidak Takut Lapor Penyelewengan Bansos
"KPK selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu, miskin, itu ditunggalkan," ujar Alex.
Lembaga Antikorupsi menyarankan Kemensos menggunakan data lain dalam penyaluran bansos covid-19. Contohnya, kata Alex, Kemensos bisa menggunakan data penerima keluarga harapan (PKH) atau data beras miskin (raskin) yang sudah dimiliki sebelumnya.
"Itu dipegang oleh masing-masing Ditjen. Karena ada Direktorat Jenderal (Ditjen) PKH, ada Ditjen yang menyalurkan. Kita minta supaya itu disatukan. Karena itu tadi, ini jangan-jangan orangnya sama," tutur Alex.
KPK juga minta Kemensos untuk segera putar otak agar duit 21 juta data yang sudah dikeluarkan negara tidak mandek. Uang itu juga diharap tidak diberikan ke orang yang sudah mendapatkan bantuan.
"Jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih dan tidak menutup kemungkinan ketika kalau ada data ganda penerimaannya juga ganda," ucap Alex.
Sebelumnya, Kemensos terus menyaring data penerima bansos tunai pandemi covid-19 di Indonesia. Sebanyak 21 juta data penerima bansos tunai dibekukan Kemensos.
"Karena ada 21 juta yang kita tidurkan, kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kita tampung dan kita berikan bantuan," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Sabtu (1/5).
Risma menjelaskan sebanyak 21 juta orang itu tercatat sebagai penerima bansos tunai ganda. Data mereka harus dibekukan untuk membuat penyaluran bansos tunai lebih akurat lagi. (OL-1)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Cak Imin menjelaksan kurikulum itu digunakan agar Sekolah Rakyat dapat memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki murid demi menghasilkan lulusan yang berdaya dan mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved