Kolaborasi Digital Jadi Kunci Perbaikan Data Penerima Bansos

TEMUAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 78 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi aktif bermain judi online selama semester I 2025 kembali mengungkap masalah klasik dalam sistem penyaluran bantuan di Indonesia, akurasi dan keandalan data penerima.

‎Tak hanya itu, PPATK juga menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial, kelompok yang seharusnya tidak masuk dalam kategori penerima bantuan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Eko Sakapurnama menilai bahwa persoalan ini mencerminkan krisis validitas dan reliabilitas data yang hingga kini masih membayangi program bantuan pemerintah.

Baca juga : PPATK Perlu Wewenang Investigasi untuk Evaluasi Penerima Bansos

‎“Masalah ini berulang karena kita belum serius memperbaiki validitas dan reliabilitas data penerima bansos. Padahal, di era digital seperti sekarang, ini semestinya bisa ditangani dengan sistem yang lebih terintegrasi dan akurat,” ujar Eko saat dihubungi, Kamis (8/8).

Ia menilai perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan industri telekomunikasi untuk mempercepat proses verifikasi dan sensus data secara digital. Langkah ini penting agar data penerima bantuan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang berhak menerima.

‎"Kita butuh kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan ekosistem industri telekomunikasi, untuk menyusun sistem digital yang bisa memverifikasi data secara real-time. Jadi, penyimpangan seperti ini tidak terus berulang," bebernya.

Menurut dia, temuan PPATK tersebut merupakan momen evaluasi menyeluruh atas sistem perlindungan sosial yang ada, termasuk dengan mengadopsi pendekatan teknologi dan pengawasan berbasis data. (H-3)