Berita Terbaru PPATK Hari Ini

PPATK Peringatkan Bahaya Jual Beli Rekening, Jadi Celah Judi Online

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening bank.

KPK Gandeng PPATK untuk Ikuti Duit Haram dari Dugaan Korupsi Haji 2024

Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.

Kepentingan Penegakan Hukum, Bank Wajib Berikan Informasi Nasabah ke Penyidik

MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.

Cegah Judol, Bansos akan Diawasi Ekstra Ketat

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.

Kepala PPATK Ingatkan Bahaya Judol, dari Depresi hingga Hilangnya Nyawa

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.

Komisi XI DPR : Buka Blokir Rekening oleh PPATK tak Dipungut Biaya

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menanggapi isu masyarakat membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK. Ia menyebut itu tak dipungut biaya

Saan Mustofa Minta PPATK Lebih Bijak Sikapi Rekening Tabungan Masa Depan

Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.

YLKI Desak PPATK Batalkan Rencana Pemblokiran E-Wallet

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan konsumen dan melanggar hak mereka, terutama jika e-wallet yang diblokir tidak terkait tindak pidana.

PPATK akan Blokir E-wallet yang Dipakai Judol, DPR: Sudah Tugasnya

KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun telah mendengar PPATK melakukan pemblokiran e-wallet yang terindikasi terlibat judi online atau judol

Transaksi Capai 1,6 Triliun, PPATK Siap Blokir E-Wallet Terindikasi Judol

PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan akan melakukan pemblokiran dompet digital (e-wallet) yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online (judol).

Kolaborasi Digital Jadi Kunci Perbaikan Data Penerima Bansos

PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.

Analisis 122 Juta Rekening Rampung, PPATK: 100 Juta Sudah Kembali Aktif

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap seluruh proses analisis atas rekening dormant.

Bansos Salah Sasaran, Pakar Nilai Inner Circle Elit Lokal Kerap Jadi Penerima Bansos

Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.

Kemensos Telusuri Temuan Penerima Bansos yang Berprofesi Dokter, Manajer hingga Pegawai BUMN

Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.

PPATK Perlu Wewenang Investigasi untuk Evaluasi Penerima Bansos

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.

Tabungan Pendidikan Anak Terblokir karena Ulah PPATK

Rina (43), seorang pegawai swasta, tak pernah menyangka tabungan yang ia persiapkan demi pendidikan anaknya justru mendapatkan masalah.

PPATK Buka Blokir 122 Juta Rekening Dormant, DPR: Janganlah Kita Menyusahkan Rakyat

“Apalagi menyangkut aliran keuangan yang sifatnya sensitif bagi setiap orang. Janganlah, pokoknya kita menyusahkan rakyat,”

Transaksi Judi Online Dipastikan Turun Usai Pemblokiran Rekening Pasif

Dalam diskusi 'Strategi Nasional Melawan Kejahatan Finansial', Kepala PPATK mengungkapkan data frekuensi transaksi deposit judol mencapai 15,82 juta transaksi pada Maret 2025.

DPR: Pemblokiran Rekening Dormant oleh PPATK Picu Kegaduhan

KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) oleh PPATK menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

PPATK Diminta tidak Menyentuh Ranah Privat Warga Negara, Komisi XI Bakal Panggil PPATK

Fauzi menyampaikan bahwa Komisi XI DPR akan segera memanggil PPATK dan otoritas terkait untuk meminta klarifikasi resmi atas rencana tersebut.

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia