Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
WAKIL Ketua Partai NasDem yang juga Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk lebih arif dan bijak dalam menyikapi pemblokiran rekening dormant, terutama yang menyangkut tabungan masa depan.
Hal itu disampaikannya, menanggapi kasus pemblokiran rekening yang menimpa berbagai pihak. Saan menjelaskan bahwa tidak semua rekening tidak aktif itu bermasalah.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
"Yang harus diperhatikan yang namanya rekening yang tidak diaktifkan ya, bukan karena memang misalnya dia nggak mau diaktifkan, tapi kan ada juga kayak PNS misalnya nabung ya, dia dari sisa gaji dia bulanan untuk masa depannya, ya dia tabung, dia simpan gitu," ungkap Saan.
Dia menekankan bahwa hal tersebut bukan dalam tanda petik "menimbun" untuk tidak digunakan, melainkan memang untuk ditabung sebagai persiapan usia pensiun nanti.
"Nah soal-soal seperti ini tentu PPATK juga harus lebih arif, lebih bijak mensikapinya, jangan sampai nanti ada kesan itu merugikan mereka-mereka yang secara ekonomi kurang," kata Saan.
Meski memahami tujuan baik kebijakan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan rekening dan pencucian uang, Saan meminta PPATK untuk lebih komunikatif kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman. (H-1)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening bank.
Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menanggapi isu masyarakat membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK. Ia menyebut itu tak dipungut biaya
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
Penyitaan tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 3 Maret 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved