Berita Terbaru PPATK Hari Ini

PPATK Ungkap Deposit Pemain Judol Turun 30 Persen Sepanjang 2025

PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.

PPATK Ungkap Deposit Pemain Judol Turun 30 Persen Sepanjang 2025

PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.

Sikat Habis Judi Online, Polri Tangkap 744 Tersangka dan Sita Aset Rp286 Miliar

Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.

Uang Hasil Rampasan Korupsi Dinilai tak Perlu Dipajang, Merepotkan dan Berisiko

MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.

Pakar: Uang Sitaan 6,6 T Harus Masuk Kas Negara, Bisa Dipakai untuk Bencana hingga Insentif Lembaga

MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.

Cari Wakil Tuhan, Proses Seleksi Hakim Agung akan Diawasi KPK dan PPATK

Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.

Jaga Integritas dan Transparansi Kelola Dana Haji, BPKH Gandeng KPK dan PPATK

BPKH mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Whistleblowing System (WBS) yang memungkinkan pelaporan pelanggaran.

Mengenal Financial Integrity Rating dari PPATK dan Peraihnya

FINANCIAL Integrity Rating (FIR) yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai bukan sekadar survei kepuasan pelanggan biasa.

OJK, PPATK dan BSSN Sepakati Sinergi Penguatan Integritas dan Keamanan Sektor Jasa Keuangan

OJK siap untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari pencegahan kejahatan siber pada sektor jasa keuangan, dan diharapkan kerja sama ini dapat berjalan sesuai fungsinya

Penerima Bansos yang Diduga Terlibat Judol Bisa Komplain dan Klarifikasi

Dinsos DIY meminta klarifikasi dari masyarakat karena tujuan penghentian sementara adalah untuk memverifikasi kebenaran data tersebut.

460 Ribu Pelajar dan Mahasiswa di Sumut Terlibat Judol

 Selain fenomena itu, sekitar seribu aparatur sipil negara di Sumut juga terdeteksi ikut bermain judi daring.

Judi Online Ancam Ketahanan Nasional, Pakar: Bukan Sekadar Pelanggaran Hukum

Ukuran keberhasilan tidak semata dilihat dari jumlah situs yang diblokir, melainkan dari transformasi menyeluruh terhadap ekosistem digital nasional.

Kerugian Negara Rp1 T Lebih, KPK Minta Bantuan PPATK Lacak Uang Korupsi Kuota Haji

PPATK memiliki kemampuan untuk mendeteksi semua aliran uang masyarakat. Dengan kerja sama ini, transaksi terkait kasus rasuah yang diusut bisa terbongkar dengan mudah.

PPATK Peringatkan Bahaya Jual Beli Rekening, Jadi Celah Judi Online

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening bank.

KPK Gandeng PPATK untuk Ikuti Duit Haram dari Dugaan Korupsi Haji 2024

Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.

Kepentingan Penegakan Hukum, Bank Wajib Berikan Informasi Nasabah ke Penyidik

MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.

Cegah Judol, Bansos akan Diawasi Ekstra Ketat

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.

Kepala PPATK Ingatkan Bahaya Judol, dari Depresi hingga Hilangnya Nyawa

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.

Komisi XI DPR : Buka Blokir Rekening oleh PPATK tak Dipungut Biaya

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menanggapi isu masyarakat membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK. Ia menyebut itu tak dipungut biaya

Saan Mustofa Minta PPATK Lebih Bijak Sikapi Rekening Tabungan Masa Depan

Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia