Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial menggelar pelatihan pengelolaan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Learning Content Management System (LCMS) untuk memperkuat tata kelola data Sekolah Rakyat. Pelatihan yang digelar di Hotel Kristal, Jakarta tersebut diikuti para operator dari 100 Sekolah Rakyat.
“Kegiatan Pelatihan Sistem Dapodik dan LCMS bagi Operator Sekolah Rakyat ini akan dilakukan lima hari,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, Rabu (6/8).
Selama lima hari para peserta akan dilatih mengelola sistem Dapodik dan LCMS dalam pendataan peserta didik, sarana prasarana, dan aspek pendukung lainnya. Materi pelatihan mencakup topik-topik strategis, antara lain digitalisasi dalam Sekolah Rakyat, kebijakan verifikasi dan validasi data, pengenalan dan penginputan aplikasi Dapodik, serta verifikasi dan validasi SDM Sekolah Rakyat.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Ketua Sub Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Nafis Khoirul Huda, S.Kom. Turut hadir Kepala Bagian TU Pusdiklatbangprof Baiq Endang Dwi Handayani dan Perwakilan Tim Satgas Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan Mujiastuti.
Melanjutkan, Robben dalam sambutannya, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang lahir dari kepedulian mendalam terhadap anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Memang, ini adalah program asli dari beliau, yang bertujuan untuk memuliakan kaum dhuafa atau masyarakat yang selama ini tidak tersentuh pembangunan,” ujar Robben.
Lantaran itu, dia menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh peserta pelatihan, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) serta Pusat Data Informasi (Pusdatin) karena berkontribusi menyukseskan program prioritas nasional.
Robben menggarisbawahi pentingnya komitmen dan kerja kolaboratif dalam menjalankan program Sekolah Rakyat ini. “Kita semua sedang menulis sejarah. Program ini bukan milik saya, bukan milik Kemensos, tapi milik Bapak Presiden. Kita semua hanya pelaksana, di mana semua kementerian dan lembaga terlibat, dan guru-guru adalah pemain utama,” urainya.
Dalam konteks pelatihan Dapodik, Robben menegaskan peran penting operator dalam pengelolaan data yang akurat untuk mendukung kebijakan dan kesejahteraan pendidik. “Hari ini kita belajar. Sebagai operator, kalian adalah kunci. Tolong belajar dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Di akhir sambutan, Robben berpesan agar seluruh pihak tetap menjaga semangat dan integritas dalam menjalankan amanah besar ini. “Sekali lagi, terima kasih banyak. Doakan saya, Pak Menteri, Pak Wamen, dan semua tim agar tetap sehat supaya bisa terus mengawal program ini dan juga kesejahteraan teman-teman,” pintanya. (H-2)
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
PersoalanĀ keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved