Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menelusuri ribuan rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
"Itu informasi awal yang diterima PPATK dari bank ketika yang bersangkutan membuka rekening, mereka mengaku sebagai pegawai BUMN atau profesi lain,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip Antara, Kamis (7/8).
Temuan ini berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mendeteksi anomali status pekerjaan pada rekening penerima bansos selama semester pertama tahun ini. Dari data PPATK, terdapat:
Padahal, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bansos harus berasal dari kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini diperbarui menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Mensos Saifullah menyebut pihaknya sedang mendalami temuan ini bersama PPATK dan lembaga terkait di tingkat pusat maupun daerah. Verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh agar penyaluran bansos tepat sasaran.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Butuh waktu karena prinsipnya harus akuntabel, kalau tidak sesuai semua kami evaluasi,” ujarnya.
Jika nantinya terbukti ada penerima bansos yang tidak layak, Kemensos akan memblokir rekening terkait dan menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang lebih berhak.
Langkah ini, kata Saifullah, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan penyaluran bansos berlangsung transparan, adil, dan berbasis data, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. (P-4)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
PPATK mencatat, ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.
Dari jutaan penerima bansos di Indonesia, ternyata ada yang terindikasi terlibat judol setelah dilakukan penelusuran oleh PPATK
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa rekening penerima bantuan sosial yang bermain judi online (judol) otomatis ditutup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved