Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PULUHAN pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut tak lolos tes assessment untuk alih status menjadi ASN. Termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan. Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa menyebut hasil tes wawasan kebangsaan yang dijalani pegawai komisi antirasuah masih disegel dan belum dibuka.
"Saat ini hasil penilaian asesmen TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," kata Cahya, Selasa (4/5).
KPK akan segera mengumumkan hasil tes assessment terkait alih status pegawai menjadi ASN itu. KPK menyatakan sudah mengantongi hasil tes yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut. Cahya meminta publik bersabar dan menanti pengumuman resmi komisi antirasuah.
"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," pintanya.
Menurut Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, KPK menerima hasil assessment wawasan kebangsaan yang diserahkan BKN pada 27 April lalu. Ali Fikri mengatakan dokumen hasil tes itu belum dibuka sejak diserahkan dari BKN.
Tes wawasan kebangsaan itu menjadi salah satu tahapan alih status pegawai KPK menjadi pegawai negeri. Menurut informasi, disebut-sebut ada 75 pegawai KPK berpeluang tak lolos tes. Tes yang dijalani pegawai KPK itu meliputi wawasan kebangsaan, isu netralitas ASN, persoalan antiradikalisme, dan penilaian kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, serta pemerintahan yang sah.
Penyidik senior KPK Novel Baswedan disebut turut menjadi salah satu pegawai yang tak lolos. Novel mengatakan ia sudah mendengar isu itu. Terkait kabar puluhan orang tak lolos tes, Novel menyebut kemampuan, nasionalisme, dan integritas para pegawai KPK sebenarnya tak perlu diragukan
"Mau dikaitkan dengan kemampuan akademis, mereka hebat-hebat. Mau dikaitkan dengan nasionalisme, mereka orang-orang yang selama ini bela negaranya kuat, antikorupsinya kuat, integritasnya bagus-bagus," ucap Novel.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding isu tak lolosnya pegawai KPK itu sebagai bagian akibat revisi UU KPK. ICW memang sudah memandang revisi UU akan berdampak buruk bagi KPK.
"ICW beranggapan ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Seperti diketahui, ada sekitar 1.300-an pegawai KPK non-ASN yang mengikuti peralihan status. Mereka merupakan pegawai yang direkrut secara mandiri oleh KPK sebelum perubahan undang-undang. Menurut rencana, pelantikan pegawai KPK menjadi ASN bakal digelar Juni mendatang.
Alih status pegawai KPK merupakan mandat UU Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK revisi. Pimpinan komisi antirasuah kemudian juga menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan komisi itu memasukkan tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syaratnya. (OL-13)
Baca Juga: Novel Baswedan Mengaku Dengar Kabar Dirinya tidak Lolos Tes ASN
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Novel menilai gugatan yang dilayangkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Rossa merupakan bentuk serangan balik secara personal.
Namun demikian, hanya disampaikan secara singkat karena mereka tengah berada di tengah-tengah acara yang sedang berjalan.
KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak memastikan kasus Firli terus berproses.
Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan, menegaskan OTT merupakan strategi yang sangat penting dalam mengungkap kasus-kasus besar korupsi.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved