Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PULUHAN pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut tak lolos tes assessment untuk alih status menjadi ASN. Termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan. Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa menyebut hasil tes wawasan kebangsaan yang dijalani pegawai komisi antirasuah masih disegel dan belum dibuka.
"Saat ini hasil penilaian asesmen TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," kata Cahya, Selasa (4/5).
KPK akan segera mengumumkan hasil tes assessment terkait alih status pegawai menjadi ASN itu. KPK menyatakan sudah mengantongi hasil tes yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut. Cahya meminta publik bersabar dan menanti pengumuman resmi komisi antirasuah.
"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," pintanya.
Menurut Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, KPK menerima hasil assessment wawasan kebangsaan yang diserahkan BKN pada 27 April lalu. Ali Fikri mengatakan dokumen hasil tes itu belum dibuka sejak diserahkan dari BKN.
Tes wawasan kebangsaan itu menjadi salah satu tahapan alih status pegawai KPK menjadi pegawai negeri. Menurut informasi, disebut-sebut ada 75 pegawai KPK berpeluang tak lolos tes. Tes yang dijalani pegawai KPK itu meliputi wawasan kebangsaan, isu netralitas ASN, persoalan antiradikalisme, dan penilaian kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, serta pemerintahan yang sah.
Penyidik senior KPK Novel Baswedan disebut turut menjadi salah satu pegawai yang tak lolos. Novel mengatakan ia sudah mendengar isu itu. Terkait kabar puluhan orang tak lolos tes, Novel menyebut kemampuan, nasionalisme, dan integritas para pegawai KPK sebenarnya tak perlu diragukan
"Mau dikaitkan dengan kemampuan akademis, mereka hebat-hebat. Mau dikaitkan dengan nasionalisme, mereka orang-orang yang selama ini bela negaranya kuat, antikorupsinya kuat, integritasnya bagus-bagus," ucap Novel.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding isu tak lolosnya pegawai KPK itu sebagai bagian akibat revisi UU KPK. ICW memang sudah memandang revisi UU akan berdampak buruk bagi KPK.
"ICW beranggapan ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Seperti diketahui, ada sekitar 1.300-an pegawai KPK non-ASN yang mengikuti peralihan status. Mereka merupakan pegawai yang direkrut secara mandiri oleh KPK sebelum perubahan undang-undang. Menurut rencana, pelantikan pegawai KPK menjadi ASN bakal digelar Juni mendatang.
Alih status pegawai KPK merupakan mandat UU Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK revisi. Pimpinan komisi antirasuah kemudian juga menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan komisi itu memasukkan tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syaratnya. (OL-13)
Baca Juga: Novel Baswedan Mengaku Dengar Kabar Dirinya tidak Lolos Tes ASN
Di tengah praktik korupsi yang terus merajalela dan pelemahan KPK yang semakin nyata, pemerintah dan DPR seharusnya dapat memikirkan cara pemberantasan korupsi yang efektif dan tegas.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Novel menilai gugatan yang dilayangkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Rossa merupakan bentuk serangan balik secara personal.
Namun demikian, hanya disampaikan secara singkat karena mereka tengah berada di tengah-tengah acara yang sedang berjalan.
KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak memastikan kasus Firli terus berproses.
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved