Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN penyidik KPK, Novel Baswedan, merespons video Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Video itu beredar luas pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Novel mengakui bahwa dirinya pernah bertemu Hasto dalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Sulistyowati Irianto di Universitas Indonesia (UI). Hal tersebut mengonfirmasi apa yang disampaikan Hasto dalam video tersebut.
”Benar, saya bertemu dia di acara peluncuran dan orasi ilmiah Prof Sulistyowati Irianto,” ungkap Novel dalam konfirmasinya yang dikutip Sabtu (22/2).
Dalam pertemuan yang berlangsung pada 7 Mei 2024 itu, Novel mengakui dia sempat menanyakan beberapa hal kepada Hasto. Termasuk, terkait dengan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK dan penyingkiran tokoh-tokoh penting di KPK.
Lewat kesempatan yang sama, dia pun turut menyinggung soal hubungan antara Hasto dengan mantan ketua KPK Firli Bahuri. ”Ketika bertemu, saya tanyakan tentang mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU dan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK? Hingga KPK benar-benar lemah. Saya juga sampaikan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang merusak KPK,” terang Novel.
Oleh Hasto, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijawab. Namun demikian, hanya disampaikan secara singkat karena mereka tengah berada di tengah-tengah acara yang sedang berjalan.
”Dan waktu itu secara singkat yang bersangkutan menjawab sebagaimana dalam rekaman tersebut. Tetapi karena situasi acara, maka hanya bisa bicara singkat saja,” tutup dia.
Dalam video yang beredar luas di publik, Hasto bercerita mengenai Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana pernah ditanyakan oleh Novel kepada dirinya.
”Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto dalam video itu. (Can/P-3)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Novel Baswedan menduga ada intervensi dalam kasus izin pengelolaan tambang nikel di Konawe Utara.
Novel masih meyakini TWK merupakan strategi untuk melengserkan sejumlah pegawai KPK. Sebab, data nilai tes itu tidak pernah diserahkan kepada eks pegawai maupun publik.
Di tengah praktik korupsi yang terus merajalela dan pelemahan KPK yang semakin nyata, pemerintah dan DPR seharusnya dapat memikirkan cara pemberantasan korupsi yang efektif dan tegas.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Novel menilai gugatan yang dilayangkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Rossa merupakan bentuk serangan balik secara personal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved