Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOALISI Mahasiswa Masyarakat Anti Korupsi (KOMIK) sambut baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menindak tegas Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penangkapan ini menjadi bukti nyata komitmen KPK dalam memberantas korupsi di segala lini, tanpa pandang bulu.
“Kami menyambut baik langkah KPK yang telah menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam menangani dugaan korupsi, termasuk terhadap tokoh besar dalam dunia politik. Penangkapan Hasto Kristiyanto memperlihatkan bahwa tidak ada kekebalan hukum, meski seseorang memiliki posisi penting dalam politik,” ujar Koordinator lapangan KOMIK, Akrom, dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (21/2).
Akrom menilai langkah KPK dalam menuntaskan perkara tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. “Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat, kami sangat menghargai kerja keras KPK dalam menegakkan keadilan. Hal ini sekaligus menjadi pesan kepada seluruh pihak bahwa korupsi tidak dapat dibiarkan merusak bangsa dan negara,” tambah akrom.
KOMIK juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil oleh lembaga penegak hukum, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar dapat mencapai keadilan yang sebenar-benarnya.
Akrom pun berharap agar penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK akan terus berlanjut dengan tegas dan adil, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Ykb/P-3)
Hasto Kristiyanto mengungkapkan masih menjalani tradisi melarung dan berpuasa selama ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hasto mengeklaim tidak memiliki kedekatan pribadi dengan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR
Rios mengatakan, keterangan Hasto penting untuk kebutuhan pembuktian dalam persidangan kali in. Jika berkelit, bisa memperburuk pembelaannya.
Takdir mengatakan, persidangan bakal dibuka untuk umum. Pertanyaan yang akan dicecarkan jaksa belum bisa dipaparkan, saat ini.
Hubungan Megawati dan Listyo sempat memanas ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus Hasto.
Hasto ditawari posisi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada 2014 dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada 2019. Namun, Hasto menolak
Wildan juga mengapresisi Ketua KPK Setyo Budiyanto yang mengumumkan penahanan terhadap Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2).
LANGKAH pasti tengah dijalankan Kejaksaan Agung untuk mem persiapkan eksekusi hukuman mati tahap kedua terhadap terpidana mati, utamanya pada bandar narkotika
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved