Senin 03 Mei 2021, 20:41 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bandung Barat

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bandung Barat

MI/Adam Dwi
Tersangka Aa Umbara Sutisna (tengah).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Penyidik memperpanjang penahanan untuk melanjutkan pemeriksaan saksi.

"Untuk terus mengumpulkan berbagai alat bukti di antaranya pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, tim penyidik kembali memperpanjang masa penahanan tersangka AUS (Aa Umbara Sutisna) dan tersangka lainnya selama 40 hari," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (3/5).

Dalam kasus itu, komisi antirasuah menetapkan tiga tersangka yakni Aa Umbara Sutisna, Andri Wibawa (anak Aa Umbara), dan bos PT Jagat Dirgantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang M Totoh Gunawan. Perpanjangan penahanan berlaku untuk ketiganya sampai 7 Juni mendatang. Saat ini, Aa Umbara ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Andri di Rutan Gedung ACLC KPK, dan Totoh Gunawan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

KPK menduga Aa Umbara melakukan kongkalikong untuk menunjuk perusahaan Totoh sebagai penyedia bansos di Bandung Barat dengan komitmen fee 6% dari nilai proyek. Adapun anak Aa Umbara, Andri Wibawa, juga ikut menjadi vendor bansos menggunakan perusahaan lain sebagai bendera.

KPK menengarai terjadi konflik kepentingan dalam pengadaan bansos itu. Aa Umbara diduga diuntungkan dengan meraup Rp1 miliar dari kongkalikong itu. Adapun Totoh diduga mendapat Rp2 miliar dan Andri Wibawa Rp2,7 miliar.

Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 KUHP.

Sedangkan tersangka Andri dan M Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 KUHP. (OL-15)

 

Baca Juga

Ist/DPR

DPR Ingatkan Pemerintah Awasi Pembayaran THR Sektor Swasta

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 06 Mei 2021, 16:50 WIB
Selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif dan stimulus kepada sektor swasta, sehingga tidak adil jika kewajiban THR diabaikan...
Antara

Akhirnya, MKD Proses Aduan Azis Syamsuddin

👤Putra Ananda 🕔Kamis 06 Mei 2021, 16:50 WIB
Mahkamah Kehormatan Dewan DPR akan menggelar rapat pleno 18 Mei 2021 terkait laporan melibatkan wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam...
MI/USMAN ISKANDAR

Pemerintah Anggap Wajar 75 Pegawai KPK Tidak Lolos ASN

👤Dhika kusuma winata 🕔Kamis 06 Mei 2021, 16:50 WIB
Tjahjo menyebut wajar saja ada kalangan yang setuju dan tidak setuju terkait tes wawasan kebangsaan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Citarum Mulai Harum

  Sudah tiga tahun Sungai Citarum dikeroyok. Sampah mulai berkurang, air terlihat lebih bersih.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya