Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA penyuap mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara akan menjalani sidang vonis terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) sembako covid-19. Keduanya adalah konsultan hukum Harry Van Sidabukke dan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja.
Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, sidang digelar Rabu (5/5) pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar secara terpisah.
Perkara Harry tercatat pada nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Sedangkan Ardian pada nomor perkara 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.
Baca juga: Dewas akan Pantau Perkembangan KPK Usai Putusan MK
Sebelumnya, jaksa menuntut Harry dan Ardian agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada keduanya masing-masing empat tahun penjara. Keduanya juga terancam denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan.
Pada perkara ini Harry didakwa memberikan Rp1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian didakwa mengguyur Juliari Rp1,95 miliar.
Harry diduga memberikan uang untuk mendapatkan pengadaan bansos hingga 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude.
Sedangkan Ardian diduga memberikan uang untuk penunjukan pengadaan bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos itu untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas, dan tahap 12 hingga 115 ribu paket.
Uang suap tersebut juga diduga mengalir ke dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Bansos Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda. (OL-1)
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
PersoalanĀ keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved