Rabu 05 Mei 2021, 09:30 WIB

Dewas akan Pantau Perkembangan KPK Usai Putusan MK

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Dewas akan Pantau Perkembangan KPK Usai Putusan MK

ANTARA/M Risyal Hidayat
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatarongan Panggabean (kiri)

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu meminta izin Dewan Pengawas (Dewas) untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dewas bakal memantau perkembangan kinerja KPK usai putusan itu diketuk.

"Tentang apakah KPK akan menjadi lebih kuat dengan dicabutnya tugas Dewas memberikan izin tersebut, tentunya kita lihat dalam pelaksanaannya ke depan, harapannya tentu akan lebih baik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean melalui keterangan tertulis, Rabu (5/5).

Tumpak mengatakan pihaknya tidak akan meminta KPK mengurus izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan lagi mulai saat ini. Dewas tidak bisa membangkang dari putusan MK.

Baca juga: Dewas Nilai Putusan MK akan Buat KPK Makin Galak

"Tentunya kita harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku mulai tadi sore dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan izin sadap, geledah, dan sita lagi," ujar Tumpak.

Tumpak juga mengatakan putusan itu tidak mengartikan Dewas tidak punya kerjaan saat ini. Dewas tetap menjalankan tugas lain yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Tiga tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif," tutur Tumpak.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Permohonan yang dikabulkan itu terkait izin kerja KPK yang meliputi penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

MK menilai ketiga kerja Lembaga Antikorupsi itu tidak perlu lagi izin Dewas KPK. Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang diatur UU KPK hasil revisi harus dinyatakan inkonstitusional.

"Cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas," ujar Hakim MK Aswanto dalam pertimbangannya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei 2021.

Menurut Aswanto, kewajiban pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan atau intervensi. Dewas bukan aparat penegak hukum. (OL-1)

Baca Juga

dok/pribadi

Perppu No 1 Tahun 2020, Salah Satu Skenario Penyelamatan Negara

👤Media Indonesia 🕔Sabtu 08 Mei 2021, 21:35 WIB
Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu dilatarbelakangi situasi dan kondisi negara dalam keadaan darurat, karena harus menghadapi serangan...
Ist

85 WNA Tiongkok Masuk RI, Gus AMI: Pemerintah Harus Lebih Peka

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 08 Mei 2021, 18:54 WIB
Sebanyak 85 warga Tiongkok ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight)...
Ist/DPR

Johan Budi Sebut Alih Status Pegawai Tak Perlu TWK

👤┬áCahya Mulyana 🕔Sabtu 08 Mei 2021, 17:37 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak perlu menjadi landasan kelulusan alih status pegawai Komisi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kualitas Kompetisi Harus Ditingkatkan

Regulasi yang dibuat operator dan regulator harus bisa meningkatkan standar liga dan klub

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya