Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
ADA pertanyaan tentang pengumuman hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pertanyaan itu terkait pengumuman hasil tidak segera dilakukan pimpinan KPK padahal hasilnya diterima pada 27 April 2021.
Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan bahwa hasil TWK diterima pihaknya pada 27 April 2021 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Tapi tentu kami tidak bisa mengumumkan dengan segera karena berbagai pertimbangan," ujar Firli dalam pesan singkatnya, Rabu (5/5).
Pertimbangannya, lanjut dia, pembukaan hasil TWK perlu dihadiri oleh pimpinan lengkap serta seluruh pejabat struktural KPK. Pimpinan KPK pun mengumumkan hasil setelah Sekjen melaporkan hasilnya. Ini karena ada proses yang harus ditindaklanjuti pascamenerima hasil terkait teknis kepegawaian di bawah tanggung jawab Sekjen KPK. Jadi sampai sekarang, tegas Firli, hasil TWK belum dibuka dan masih disegel dalam lemari besi.
Selain itu, penundaan pengumuman menjadi penting karena ada gugatan judicial review atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di MK yang sedang berproses dan keputusannya baru Selasa (4/5) dibacakan. "Tentu KPK harus menunggu putusan MK. Apapun isi putusan MK terkait gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 pasti ada konsekuensi kepada KPK," ujarnya.
Di sisi lain, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Maknanya, semua keputusan diambil secara bulat dan tanggung jawab bersama. Keputusan KPK tidak diambil dengan keputusan individu pimpinan apalagi ada pemaksaan kehendak.
"Kami sangat hati hati dalam pengambilan keputusan karena kami taat dan tunduk pada segala peraturan perundang-undangan serta melaksanakannya selurus lurusnya. KPK dalam melaksanakan tugas didasarkan atas perintah hukum dan peraturan perundang-undangan lain," pungkasnya. (OL-14)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved