Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA pertanyaan tentang pengumuman hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pertanyaan itu terkait pengumuman hasil tidak segera dilakukan pimpinan KPK padahal hasilnya diterima pada 27 April 2021.
Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan bahwa hasil TWK diterima pihaknya pada 27 April 2021 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Tapi tentu kami tidak bisa mengumumkan dengan segera karena berbagai pertimbangan," ujar Firli dalam pesan singkatnya, Rabu (5/5).
Pertimbangannya, lanjut dia, pembukaan hasil TWK perlu dihadiri oleh pimpinan lengkap serta seluruh pejabat struktural KPK. Pimpinan KPK pun mengumumkan hasil setelah Sekjen melaporkan hasilnya. Ini karena ada proses yang harus ditindaklanjuti pascamenerima hasil terkait teknis kepegawaian di bawah tanggung jawab Sekjen KPK. Jadi sampai sekarang, tegas Firli, hasil TWK belum dibuka dan masih disegel dalam lemari besi.
Selain itu, penundaan pengumuman menjadi penting karena ada gugatan judicial review atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di MK yang sedang berproses dan keputusannya baru Selasa (4/5) dibacakan. "Tentu KPK harus menunggu putusan MK. Apapun isi putusan MK terkait gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 pasti ada konsekuensi kepada KPK," ujarnya.
Di sisi lain, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Maknanya, semua keputusan diambil secara bulat dan tanggung jawab bersama. Keputusan KPK tidak diambil dengan keputusan individu pimpinan apalagi ada pemaksaan kehendak.
"Kami sangat hati hati dalam pengambilan keputusan karena kami taat dan tunduk pada segala peraturan perundang-undangan serta melaksanakannya selurus lurusnya. KPK dalam melaksanakan tugas didasarkan atas perintah hukum dan peraturan perundang-undangan lain," pungkasnya. (OL-14)
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved