Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA pertanyaan tentang pengumuman hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pertanyaan itu terkait pengumuman hasil tidak segera dilakukan pimpinan KPK padahal hasilnya diterima pada 27 April 2021.
Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan bahwa hasil TWK diterima pihaknya pada 27 April 2021 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Tapi tentu kami tidak bisa mengumumkan dengan segera karena berbagai pertimbangan," ujar Firli dalam pesan singkatnya, Rabu (5/5).
Pertimbangannya, lanjut dia, pembukaan hasil TWK perlu dihadiri oleh pimpinan lengkap serta seluruh pejabat struktural KPK. Pimpinan KPK pun mengumumkan hasil setelah Sekjen melaporkan hasilnya. Ini karena ada proses yang harus ditindaklanjuti pascamenerima hasil terkait teknis kepegawaian di bawah tanggung jawab Sekjen KPK. Jadi sampai sekarang, tegas Firli, hasil TWK belum dibuka dan masih disegel dalam lemari besi.
Selain itu, penundaan pengumuman menjadi penting karena ada gugatan judicial review atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK di MK yang sedang berproses dan keputusannya baru Selasa (4/5) dibacakan. "Tentu KPK harus menunggu putusan MK. Apapun isi putusan MK terkait gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 pasti ada konsekuensi kepada KPK," ujarnya.
Di sisi lain, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Maknanya, semua keputusan diambil secara bulat dan tanggung jawab bersama. Keputusan KPK tidak diambil dengan keputusan individu pimpinan apalagi ada pemaksaan kehendak.
"Kami sangat hati hati dalam pengambilan keputusan karena kami taat dan tunduk pada segala peraturan perundang-undangan serta melaksanakannya selurus lurusnya. KPK dalam melaksanakan tugas didasarkan atas perintah hukum dan peraturan perundang-undangan lain," pungkasnya. (OL-14)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan ASN di DKI Jakarta menerapkan work from home akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI dan sekitarnya.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Setelah terkumpul selama satu bulan, telur didistribusikan ke setiap posyandu untuk diberikan kepada anak-anak.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved