Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK KPK Novel Baswedan dikabarkan tidak lolos tes assesment wawasan kebangsaan hingga terancam dipecat dari lembaga antirasuah.
Menanggapi kabar tersebut, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta KPK transparan terhadap hasil tes Novel Baswedan.
"Kita dorong untuk transparan saja hasil tesnya. Kayak dulu jaman kuliah, kalau tidak lulus diumumkan nilai di mata kuliah," ungkap Habiburokhman di Komplekas Parlemen, Selasa (4/5).
Lebih lanjut, dia meminta agar semua pihak menunggu informasi resmi dari KPK terkait hasil tes para penyidik, yang dikabarkan tidak lolos. Dirinya pun menyangsikan Novel Baswedan gagal mengikuti tes tentang wawasan kebangsaan, sebagaimana informasi yang beredar.
Baca juga: Novel Baswedan Tak Lolos ASN, Sekjen KPK: Infonya Masih Tersegel
"Kalau tes wawasan kebangsaan itu Pak Novel kan alumni Akpol. Saya pikir ketika masuk Akpol ada pendidikan berjenjang. Ada sespimen mungkin sudah diikuti. Tapi kok kayaknya sulit kalau enggak lulus. Tapi bagaimanapun itu kewenangan pihak yang melakukan tes," imbuhnya.
Dalam waktu dekat, Komisi III DPR RI juga akan memanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait hasil tes para penyidik. DPR akan menilai upaya KPK dalam melakukan tes kepada penyidik.
"Ya kita lihat dulu. Lolos tidak lolosnya kenapa. Baru kita bisa sampaikan pendapat. Pasti nanti ada hearing dengan KPK ketika masa sidang habis Lebaran," tandas Habiburokhman.(OL-11)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Novel Baswedan menduga ada intervensi dalam kasus izin pengelolaan tambang nikel di Konawe Utara.
Novel masih meyakini TWK merupakan strategi untuk melengserkan sejumlah pegawai KPK. Sebab, data nilai tes itu tidak pernah diserahkan kepada eks pegawai maupun publik.
Di tengah praktik korupsi yang terus merajalela dan pelemahan KPK yang semakin nyata, pemerintah dan DPR seharusnya dapat memikirkan cara pemberantasan korupsi yang efektif dan tegas.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Novel menilai gugatan yang dilayangkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Rossa merupakan bentuk serangan balik secara personal.
Namun demikian, hanya disampaikan secara singkat karena mereka tengah berada di tengah-tengah acara yang sedang berjalan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved