Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Supervisi yang dilakukan KPK melalui gelar perkara bersama Polri dan Kejagung sebagai sesuatu yang rutin dan wajar. Terlebih, kasus Joko Tjandra menjadi perhatian publik dan juga melibatkan
Bawaslu menggandeng PPATK untuk memantau dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Apalagi KPK dibentuk saat dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Dia meminta calon pemimpin daerah dari PDIP untuk mengedepankan kepentingan rakyat, agar terhindar dari korupsi.
NasDem sejak awal tidak pernah meminta mahar politik. Pemberian dukungan didasari pada hasil survei elektabilitas.
Publik berharap besar bahwa hasil akhir dari gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa KPK mengambil alih seluruh penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
"Temuan KPK menjadi informasi penting untuk menjadikan titik rawan pelanggaran besaran sumbangan dana kampanye dan politik uang."
Ke depan, MA juga perlu mengembalikan fungsi kasasi yang fokus pada penerapan hukum dari peradilan sebelumnya sehingga yang diperiksa ialah benar penerapan hukumnya
KPK akan kembali mengadakan gelar perkara sebagai supervisi kasus suap penghapusan red notice Joko S Tjandra dan pemberian hadiah atau janji.
Pandemi bisa menjadi momen penting untuk menekan biaya politik dalam pilkada karena proses kampanye tatap muka berkurang dan mengutamakan daring.
BESARNYA biaya politik dalam kontestasi pencalonan membuat para calon mengambil berbagai sokongan dana termasuk dana gelap yang diterima calon tersebut.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Ali Mukartono mengatakan tidak membahas mengenai dugaan keterlibatan hakim Mahkamah Agung terkait pengurusan fatwa.
Mantan Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya dipanggil KPK sebagai saksi untuk kasus korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.
Para pimpinan KPK menghadiri gelar perkara terkait kasus Joko S Tjandra dan Jaksa Pinangki. Gelar perkara itu untuk mengevaluasi dan memberi saran akan kedua kasus tersebut.
Desakan ambil alih kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejagung ke KPK sempat menguat di kalangan publik.
KPK mengakui kesulitan melacak aset lain terkait kasusmantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi karena beberapa link atau koneksi informasi terkait kasus itu terputus.
KPK prihatin karena kecenderungan pengurangan hukuman setiap pemohon peninjauan kembali oleh MA akan menjadi angin segar bagi para koruptor.
Heri Tantan ditersangkakan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama mantan Bupati Subang Ojang Suhandi.
KPK menyayangkan pengurangan hukuman yang diberikan kepada koruptor pada saat PK. Setidaknya ada 15 kasus yang mendapatkan diskon hukuman.
Khusus untuk penanganan perkara, akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebab terdapat ketentuan mengenai batasan waktu dalam penanganan perkara.
Ali mengatakan gelar perkara antara KPK dengan kedua lembaga dilakukan dalam waktu berbeda. Bersama Bareskrim pukul 09.00 WIB sedangkan dengan Kejagung pukul 13.30 WIB.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved