Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk, Senin (10/5) dini hari.
Lembaga Antikorupsi itu tidak ingin pengalihan status mandek hanya karena ada 75 pegawai yang tidak lolos.
Menurut Yenti, UU Perampasan Aset akan mengatur proses barang bukti yang disita sejak tahap penyidikan sampai proses pelelangan
KPK memastikan data arsip barang yang telah dirampas dalam perkara korupsi proyek simulator SIM untuk terpidana mantan Kakorlantas Djoko Susilo tersimpan akurat.
Djalil divonis pada 26 April 2021. Hukuman Djalil lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta pidana penjara enam tahun.
"Kami menggarisbawahi bahwa asesmen tes tertulis dan wawancara ini difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN."
Dari 1.349 yang mengikuti asesmen, sebanyak 1.274 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan 75 peserta tidak memenuhi syarat.
Sebelumnya beredar potongan surat yang disebut-sebut milik lembaga antirasuah itu yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri tanpa tanggal.
PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menyebut bahwa perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengikuti sistim hukum nasional.
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak perlu menjadi landasan kelulusan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan masyarakat yang mendukung KPK tidak boleh terus berpolemik tapi mencari solusi atas 75 pegawai yang terancam dibuang lewat TWK.
TWK bagi pegawai KPK dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior seperti Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dan lain-lain.
Giri menjelaskan Kasatgas yang tidak lolos TWK hampir semua sedang menangani dan tengah mengungkap kasus korupsi besar.
Samad mengenal 75 pegawai yang digagalkan menjadi PNS lewat TWK.
Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Golkar Supriansa menyebut Golkar akan segera menjalin komunikasi dengan pengacara politikus Golkar tersebut.
Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi angkat bicara mengenai isu Taliban. Menurut dia, Taliban dahulu mencitrakan pegawai yang berintegritas dan tidak mampu disuap.
MAHKAMAH Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi proyek simulator SIM Djoko Susilo.
NASIB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di ujung tanduk. Hal itu terungkap lewat 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status menjadi PNS.
Ia mengatakan TWK berisi suatu wawasan sempit ditanyakan kepada 75 sosok berintegritas di KPK dan jelas merupakan upaya pelemahan institusi.
Tes kompetensi dasar yang berisi pengetahuan umum mengenai kebangsaan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved