Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
EKS Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bagian dari skenario pelemahan KPK. Pasalnya 75 pegawai senior yang tidak lolos tes ini memiliki integritas dan loyalitas tinggi dalam peperangan melawan pencuri uang rakyat.
"Ini semacam bagian dari skenario. Sejak revisi UU KPK berisi aturan screening pegawai KPK agar nanti hanya berisi yang bisa dianggap tidak membahayakan saja," ujar pimpinan KPK periode 2011-2015 itu pada diskusi bertajuk Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5).
Pada kesempatan itu, hadir Eks Juru Bicara KPK Johan Budi, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Achmad, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, dan Dosen Pascasarjana UPH Emrus Sihombing. Samad mengenal 75 pegawai yang digagalkan menjadi PNS lewat TWK.
Hampir seluruhnya memiliki kinerja, profesionalitas dan integritas di atas rata-rata. "Apakah skenario ini untuk menyingkirkan 75 pegawai ini? Saya tahu persis mereka tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, dalam menjaga marwah KPK," jelasnya.
Ia mengaku tidak bisa membayangkan pemberantasan korupsi tanpa 75 pegawai yang digagalkan TWK. "Pascarevisi UU KPK kenapa masih ada OTT, pengungkapan kasus besar, hingga penangkapan menteri? Itu karena 75 pegawai itu yang masih menggebu memberantas korupsi," paparnya.
Samad menjelaskan, skenario pelemahan KPK dilakukan dengan dua cara besar yakni lewat revisi UU KPK dan menyingkirkan pegawai yang berintegritas. "Berdasarkan putusan MK ditegaskan revisi UU itu tidak boleh menimbulkan kerugian. Dengan begitu hasil TWK tidak boleh menjadi dasar eliminasi para pegawai dan menghambat mereka jadi ASN," tutupnya. (OL-14)
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Setelah status mereka ditetapkan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bandung, keduanya diberhentikan sementara dari jabatannya
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
MANTAN Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, kini berstatus tersangka dalam dua kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Banyak juga pasal yang mewajibkan penyerahan berkas ke penuntut umum harus melalui penyidik Polri. RKUHAP berpotensi menggerus kewenangan KPK dalam menangani perkara.
KPK memutuskan bersurat kepada Presiden dan Ketua DPR RI karena lembaga antirasuah tersebut tidak mengetahui perkembangan pembahasan RUU KUHAP.
Surat itu berisikan permohonan audiensi antara KPK dan pemangku kepentingan. Kajian terkait RKUHAP juga diserahkan untuk menguatkan permintaan audiensi.
Lembaga antirasuah merupakan penegak hukum yang berpacu dengan banyak aturan, diantaranya Undang-Undang KPK dan KUHAP.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pendalaman hal tersebut dilakukan saat memeriksa seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Rizaldi Indra Janu sebagai saksi pada hari ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved