Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
EKS Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bagian dari skenario pelemahan KPK. Pasalnya 75 pegawai senior yang tidak lolos tes ini memiliki integritas dan loyalitas tinggi dalam peperangan melawan pencuri uang rakyat.
"Ini semacam bagian dari skenario. Sejak revisi UU KPK berisi aturan screening pegawai KPK agar nanti hanya berisi yang bisa dianggap tidak membahayakan saja," ujar pimpinan KPK periode 2011-2015 itu pada diskusi bertajuk Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5).
Pada kesempatan itu, hadir Eks Juru Bicara KPK Johan Budi, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Achmad, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, dan Dosen Pascasarjana UPH Emrus Sihombing. Samad mengenal 75 pegawai yang digagalkan menjadi PNS lewat TWK.
Hampir seluruhnya memiliki kinerja, profesionalitas dan integritas di atas rata-rata. "Apakah skenario ini untuk menyingkirkan 75 pegawai ini? Saya tahu persis mereka tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, dalam menjaga marwah KPK," jelasnya.
Ia mengaku tidak bisa membayangkan pemberantasan korupsi tanpa 75 pegawai yang digagalkan TWK. "Pascarevisi UU KPK kenapa masih ada OTT, pengungkapan kasus besar, hingga penangkapan menteri? Itu karena 75 pegawai itu yang masih menggebu memberantas korupsi," paparnya.
Samad menjelaskan, skenario pelemahan KPK dilakukan dengan dua cara besar yakni lewat revisi UU KPK dan menyingkirkan pegawai yang berintegritas. "Berdasarkan putusan MK ditegaskan revisi UU itu tidak boleh menimbulkan kerugian. Dengan begitu hasil TWK tidak boleh menjadi dasar eliminasi para pegawai dan menghambat mereka jadi ASN," tutupnya. (OL-14)
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Penyidik KPK menyita sebuah mobil dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait korupsi kuota haji
Di tengah panasnya demonstrasi, kasus dugaan korupsi DJKA yang pernah menyeret nama Bupati Pati Sudewo kembali mencuat.
KPK mengungkapkan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), diduga menjadi salah satu pihak yang menerima aliran dana dalam kasus dugaan suap proyek kereta api
MENYOAL dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Sekretaris Jenderal Amphuri megaku menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
KPK menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) pada Rabu (13/8) terkait dugaan korupsi kuora haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved