Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
EKS Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bagian dari skenario pelemahan KPK. Pasalnya 75 pegawai senior yang tidak lolos tes ini memiliki integritas dan loyalitas tinggi dalam peperangan melawan pencuri uang rakyat.
"Ini semacam bagian dari skenario. Sejak revisi UU KPK berisi aturan screening pegawai KPK agar nanti hanya berisi yang bisa dianggap tidak membahayakan saja," ujar pimpinan KPK periode 2011-2015 itu pada diskusi bertajuk Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5).
Pada kesempatan itu, hadir Eks Juru Bicara KPK Johan Budi, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Achmad, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, dan Dosen Pascasarjana UPH Emrus Sihombing. Samad mengenal 75 pegawai yang digagalkan menjadi PNS lewat TWK.
Hampir seluruhnya memiliki kinerja, profesionalitas dan integritas di atas rata-rata. "Apakah skenario ini untuk menyingkirkan 75 pegawai ini? Saya tahu persis mereka tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, dalam menjaga marwah KPK," jelasnya.
Ia mengaku tidak bisa membayangkan pemberantasan korupsi tanpa 75 pegawai yang digagalkan TWK. "Pascarevisi UU KPK kenapa masih ada OTT, pengungkapan kasus besar, hingga penangkapan menteri? Itu karena 75 pegawai itu yang masih menggebu memberantas korupsi," paparnya.
Samad menjelaskan, skenario pelemahan KPK dilakukan dengan dua cara besar yakni lewat revisi UU KPK dan menyingkirkan pegawai yang berintegritas. "Berdasarkan putusan MK ditegaskan revisi UU itu tidak boleh menimbulkan kerugian. Dengan begitu hasil TWK tidak boleh menjadi dasar eliminasi para pegawai dan menghambat mereka jadi ASN," tutupnya. (OL-14)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved