Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
EKS Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bagian dari skenario pelemahan KPK. Pasalnya 75 pegawai senior yang tidak lolos tes ini memiliki integritas dan loyalitas tinggi dalam peperangan melawan pencuri uang rakyat.
"Ini semacam bagian dari skenario. Sejak revisi UU KPK berisi aturan screening pegawai KPK agar nanti hanya berisi yang bisa dianggap tidak membahayakan saja," ujar pimpinan KPK periode 2011-2015 itu pada diskusi bertajuk Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5).
Pada kesempatan itu, hadir Eks Juru Bicara KPK Johan Budi, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Achmad, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, dan Dosen Pascasarjana UPH Emrus Sihombing. Samad mengenal 75 pegawai yang digagalkan menjadi PNS lewat TWK.
Hampir seluruhnya memiliki kinerja, profesionalitas dan integritas di atas rata-rata. "Apakah skenario ini untuk menyingkirkan 75 pegawai ini? Saya tahu persis mereka tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, dalam menjaga marwah KPK," jelasnya.
Ia mengaku tidak bisa membayangkan pemberantasan korupsi tanpa 75 pegawai yang digagalkan TWK. "Pascarevisi UU KPK kenapa masih ada OTT, pengungkapan kasus besar, hingga penangkapan menteri? Itu karena 75 pegawai itu yang masih menggebu memberantas korupsi," paparnya.
Samad menjelaskan, skenario pelemahan KPK dilakukan dengan dua cara besar yakni lewat revisi UU KPK dan menyingkirkan pegawai yang berintegritas. "Berdasarkan putusan MK ditegaskan revisi UU itu tidak boleh menimbulkan kerugian. Dengan begitu hasil TWK tidak boleh menjadi dasar eliminasi para pegawai dan menghambat mereka jadi ASN," tutupnya. (OL-14)
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved