Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
EKS Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bagian dari skenario pelemahan KPK. Pasalnya 75 pegawai senior yang tidak lolos tes ini memiliki integritas dan loyalitas tinggi dalam peperangan melawan pencuri uang rakyat.
"Ini semacam bagian dari skenario. Sejak revisi UU KPK berisi aturan screening pegawai KPK agar nanti hanya berisi yang bisa dianggap tidak membahayakan saja," ujar pimpinan KPK periode 2011-2015 itu pada diskusi bertajuk Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5).
Pada kesempatan itu, hadir Eks Juru Bicara KPK Johan Budi, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Achmad, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, dan Dosen Pascasarjana UPH Emrus Sihombing. Samad mengenal 75 pegawai yang digagalkan menjadi PNS lewat TWK.
Hampir seluruhnya memiliki kinerja, profesionalitas dan integritas di atas rata-rata. "Apakah skenario ini untuk menyingkirkan 75 pegawai ini? Saya tahu persis mereka tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, dalam menjaga marwah KPK," jelasnya.
Ia mengaku tidak bisa membayangkan pemberantasan korupsi tanpa 75 pegawai yang digagalkan TWK. "Pascarevisi UU KPK kenapa masih ada OTT, pengungkapan kasus besar, hingga penangkapan menteri? Itu karena 75 pegawai itu yang masih menggebu memberantas korupsi," paparnya.
Samad menjelaskan, skenario pelemahan KPK dilakukan dengan dua cara besar yakni lewat revisi UU KPK dan menyingkirkan pegawai yang berintegritas. "Berdasarkan putusan MK ditegaskan revisi UU itu tidak boleh menimbulkan kerugian. Dengan begitu hasil TWK tidak boleh menjadi dasar eliminasi para pegawai dan menghambat mereka jadi ASN," tutupnya. (OL-14)
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dugaan penyelewengan dana APBD tersebut tersebar di 25 dinas, badan, dan lembaga di lingkup Pemerintah Kota Depok dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan akan memerangi korupsi tanpa kompromi saat berpidato di World Economic Forum (WEF) Davos, Swis, Kamis (22/1)
Budi enggan memerinci total uang yang dikumpulkan. Penerima aliran dananya juga dirahasiakan oleh KPK untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Gus Alex diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK enggan memerinci pihak-pihak di Kemenag yang dialiri uang oleh Gus Alex.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved