Jumat 07 Mei 2021, 20:16 WIB

Amnesty International Indonesia: Persekongkolan Jahat Lemahkan KPK

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Amnesty International Indonesia: Persekongkolan Jahat Lemahkan KPK

Antara.
Gedung KPK.

 

DIREKTUR Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritisi tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi PNS. TWK yang menghambat 75 pegawai lembaga itu disinyalir melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Kita kini tengah menghadapi masalah kebangsaan yang serius. Ada persekongkolan jahat untuk melemahkan KPK melalui yang disebut sebagai TWK yaitu wawancara tentang hal-hal yang diklaim sebagai wawasan kebangsaan tetapi ternyata hanyalah berisi pandangan-pandangan kerdil yang sangat penuh kecurigaan," ujarnya dalam webinar bertajuk Menilik Pemberantasan Korupsi Pasca Tes Wawasan Kebangsaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait KPK, Jumat (7/5).

Ia mengatakan TWK berisi suatu wawasan sempit ditanyakan kepada 75 sosok berintegritas di KPK dan jelas merupakan upaya pelemahan institusi. Sayangnya hasil TWK akan dijadikan landasan untuk memberhentikan sebanyak 75 pegawai KPK.

"Pertama dalam perspektif demokrasi, rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena TWK adalah pelemahan KPK yang sekaligus merupakan bagian dari skandal terbaru melemahkan pemberantasan korupsi, mengkhianati reformasi, dan menyebabkan terjadinya kemunduran demokrasi," jelasnya.

Ironisnya, kata Usman, ini semua terjadi di bawah kepemimpinan presiden yang pernah menerima Bung Hatta Anti Corruption Awards, yang pernah mematuhi permintaan KPK untuk mengembalikan alat musik Metallica, dan mengangkat aktivis antikorupsi seperti Teten Masduki dan juru bicara Johan Budi menjadi juru bicara antikorupsi.

TWK dengan pertanyaan-pertanyaan sempit mencerminkan kembalinya paradigma kekuasaan negara orde baru. Ini merupakan screening ideologis yang merupakan langkah mundur dalam penghormatan HAM di negara ini sekaligus mengingatkan kita kembali kepada represi orde baru, saat ada penelitian khusus (litsus) untuk mengucilkan orang-orang yang dianggap terkait dengan Partai Komunis Indonesia.

Kedua, lanjut Usman, dalam perspektif HAM rencana memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena TWK merupakan pelanggaran terhadap hak yang dijamin dalam dua Kovenan Hak-hak Asasi Manusia. Itu seperti kovenan hak-hak sipil dan politik dan kovenan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

 
 
Selain itu, hak individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan telah dijamin dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang isinya setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. "Dalam hukum nasional sekalipun, hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkeyakinan telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 29 (2) tentang kebebasan beragama dan beribadah dan Pasal 28E (2) tentang kebebasan berkeyakinan di mana setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sikap mereka sesuai dengan hati nuraninya," paparnya.

Tampaknya kita tengah menghadapi keterbelahan atau polarisasi akibat Pemilu 2019 antara sebagian masyarakat yang menganggap dirinya paling mewakili Islam dan sebagian di dalamnya dianggap Islamis dengan kubu lain yang merasa mewakili kubu nasionalis dan merasa paling pluralis. Sayangnya, kedua kubu ini mewakili wawasan sempit yang mementingkan kepentingan golongannya sendiri.

Ironinya, keterbelahan itu digunakan untuk memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat dalam mengabaikan nilai-nilai yang utama dalam menyikapi dinamika kehidupan sosial politik. "Nasionalisme berlebihan atas nama melawan radikalisme yang justru hendak digunakan untuk melemahkan KPK dan sekaligus mengkhianati perjuangan kaum prodemokrasi dan reformasi," pungkasnya. (OL-14)

Baca Juga

Ist/Kemendes PDTT

Taufik Madjid: Kemendes Terus Giatkan Reformasi Birokrasi

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 22 Juni 2021, 13:15 WIB
Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid juga menegaskan, Kemendes PDTT akan terus melaksanakan arahan Presiden Jokowi berkaitan dengan Reformasi...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

KPK Telusuri Pertemuan Wali Kota Tanjungbalai dan Penyidik Robin

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 22 Juni 2021, 12:52 WIB
KPK) memeriksa Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dalam kasus dugaan suap makelar kasus yang melibatkan eks penyidik KPK Stepanus Robin...
Antara

Pakar Hukum: Soal TWK KPK itu Amanat UU Tidak Puas Gugat ke PTUN

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 22 Juni 2021, 12:05 WIB
LULUS tidaknya seorang pegawai dalam TWK adalah hal yang wajar, yang terpenting adalah KPK melakukan TWK sudah sesuai dengan aturan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jakarta sedang tidak Baik-Baik Saja

SEPEKAN ini warga Ibu Kota mengalami kecemasan akibat meningkatnya kembali kasus positif covid-19 secara signifikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya