Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
POLITIKUS Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mendorong Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menerapkan tes komptensi bidang sebagai rujukan bagi karyawan. Tes kompetensi bidang dinilai lebih tepat untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan para karyawan penyidik KPK.
"Bagi mereka yang memiliki kemampuan atau skill tertentu, yang harus dijadikan rujukan itu adalah tes kompetensi bidang," ujar Nasir saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/5). Nasir yang saat ini duduk sebagai Anggota Komisi II DPR menegaskan usulan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Menurut Nasir, tes kompetensi dasar yang berisi pengetahuan umum mengenai kebangsaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. "Wawasan kebangsaan itu bisa dilakukan secara on going process," ujarnya.
Potensi pemecatan kepada para pegawai KPK bermula dari tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes ini merupakan syarat bagi para pegawai untuk menyandang status aparatur sipil negara (ASN). KPK menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan tes ini. Lembaga lain yang terlibat ialah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), dan TNI Angkatan Darat.
"Memang ini masih spekulasi publik yang butuh instrumen untuk membuktikannya. Tapi kalau mencermati narasi pelemahan KPK, bukan tidak mungkin spekulasi publik mengandung kebenaran," ungkap Nasir.
Menurut Nasir, bukan tanpa alasan publik menilai KPK akan menjegal para karyawan, termasuk Novel Baswedan. Publik menyangka KPK saat ini berniat untuk menjegal para penyidik yang tegak lurus melawan korupsi. "Bukan hanya diduga menjegal NB, tapi juga patut diduga untuk menjegal para penyidik dan pegawai KPK yang masih merah putih dan tegak lurus," ungkapnya. (OL-14)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved