POLITIKUS Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mendorong Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menerapkan tes komptensi bidang sebagai rujukan bagi karyawan. Tes kompetensi bidang dinilai lebih tepat untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan para karyawan penyidik KPK.
"Bagi mereka yang memiliki kemampuan atau skill tertentu, yang harus dijadikan rujukan itu adalah tes kompetensi bidang," ujar Nasir saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/5). Nasir yang saat ini duduk sebagai Anggota Komisi II DPR menegaskan usulan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Menurut Nasir, tes kompetensi dasar yang berisi pengetahuan umum mengenai kebangsaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. "Wawasan kebangsaan itu bisa dilakukan secara on going process," ujarnya.
Potensi pemecatan kepada para pegawai KPK bermula dari tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes ini merupakan syarat bagi para pegawai untuk menyandang status aparatur sipil negara (ASN). KPK menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan tes ini. Lembaga lain yang terlibat ialah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), dan TNI Angkatan Darat.
"Memang ini masih spekulasi publik yang butuh instrumen untuk membuktikannya. Tapi kalau mencermati narasi pelemahan KPK, bukan tidak mungkin spekulasi publik mengandung kebenaran," ungkap Nasir.
Menurut Nasir, bukan tanpa alasan publik menilai KPK akan menjegal para karyawan, termasuk Novel Baswedan. Publik menyangka KPK saat ini berniat untuk menjegal para penyidik yang tegak lurus melawan korupsi. "Bukan hanya diduga menjegal NB, tapi juga patut diduga untuk menjegal para penyidik dan pegawai KPK yang masih merah putih dan tegak lurus," ungkapnya. (OL-14)
