Senin 18 April 2022, 12:31 WIB

KPK Hormati Laporan HAM AS Soal TWK dan Lili Pintauli

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
KPK Hormati Laporan HAM AS Soal TWK dan Lili Pintauli

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (tengah)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati adanya laporan praktik hak asasi manusia (HAM) yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS).

Dalam laporan tersebut, AS menyoroti soal asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK dan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"Pada prinsipnya, kami menghormati pandangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan isu global yang butuh perhatian dan kerja sama semua pihak. Tidak hanya antarpemangku kepentingan pada lingkup domestik, namun juga pada tataran global," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi, Senin (18/4).

Baca juga: Lili Pintauli Diduga Langgar Kode Etik, Mahfud MD Minta KPK Ambil Sikap

Ia menjelaskan KPK, sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, turut aktif dalam berbagai forum internasional, baik dalam konteks penyusunan kebijakan pencegahan dan pendidikan antikorupsi, pertukaran data dan informasi maupun penanganan perkara lintas yurisdiksi.

Dalam beberapa forum tersebut, kata dia, KPK beberapa kali membagikan pengalaman tentang best practice pemberantasan korupsi di Indonesia, baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan maupun penindakan.

"KPK juga terbuka terhadap best practice luar negeri untuk dapat diadopsi dan diterapkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Ali.

Ia mengungkapkan Indonesia juga telah banyak mendapat manfaat dari kerja sama global tersebut seperti dalam berbagai pengusutan perkara maupun pemulangan asset recovery (pemulihan aset) di luar negeri untuk menjadi pemasukan bagi kas negara.

"Selain isu kinerja, isu kelembagaan juga terkadang menjadi pembahasan para pihak untuk dapat menjadi pembelajaran dan diskursus di antaranya terkait peralihan status kepegawaian dan penegakan etik di KPK," tuturnya.

Terkait isu peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN), kata Ali, KPK melihat prosesnya telah clear.

"Karena prosedur dan tahapannya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan telah diuji oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan Komisi Informasi Publik (KIP)," ujar dia.

Lalu, pada isu penegakan kode etik, ia menjelaskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maka Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyusun kode etik secara cermat dan telah melakukan penegakan secara profesional dan independen bagi seluruh insan KPK.

Sekaligus memastikan pihak-pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran untuk melaksanakan sanksi dan hukuman yang dijatuhkan oleh Dewas KPK.

"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkas Ali. (Ant/OL-1)

Baca Juga

DOK/PRIBADI

Eva Yuliana Menilai Polri Tegas Tangani Kasus Brigadir J

👤Djoko Sardjono 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 20:45 WIB
Jenderal Listyo Sigit telah turun dan mengawal langsung kasus tersebut, sehingga kerja tim khusus yang dibentuk dapat menjalankan tugas...
Dok. Ditjen Bea Cukai

Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama, Bea Cukai dan BNN Wujudkan Indonesia Bersinar dan Bebas Narkoba

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 20:42 WIB
R. Syarif Hidayat menegaskan, tujuan perjanjian kerja sama tersebut adalah untuk optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas...
dok pribadi

Ferdy Sambo Tersangka, GAMKI Puji Langkah Kapolri Bersih-Bersih Polri

👤Henri Siagian 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 19:45 WIB
Menurut Wandik, bukan hal yang mudah bagi institusi Polri untuk menetapkan Irjen Ferdy Sambo menjadi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya