WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli berulang kali diadukan ke Dewan Pengawas KPK lantaran tersandung masalah kode etik.
Warga banyak yang melapor atas perilaku Lili Pintauli yang diduga melanggar etik atau hukum sebagai komisioner KPK.
Bahkan, aduan tersebut masuk dalam laporan pelanggaran HAM yang dirilis Kementerlian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS).
Menyoroti hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta KPK untuk menyikapi isu tersebut secara bijak.
“Penyikapan itu karena isunya disoroti oleh kemlu AS, tapi juga karena hal tersebut sudah menjadi isu di dalam negeri kita sendiri,” ujar Mahfud kepada awak media, Minggu (17/4).
Ia meminta agar KPK segera menyelesaikan masalah Lili Pintauli ini secara transparan dan tegas, tak perlu ada yang ditutup-tutupi.
Baca juga: Pukat UGM Sebut Lili Pintauli tak Paham Nilai Dasar KPK
Menurutnya, Dewas harus menunjukkan sikap tegas kepada publik. “Kalau Lili Pintauli salah harus dijatuhi sanksi, tapi kalau benar dia harus dibela,” tuturnya.
“Jangan sampai terjadi public distrust tapi juga jangan sampai terjadi demoralisasi dan ketidaknyamanan di internal KPK,” tambahnya.
Di sisi lain, Mahfud mengklaim bahwa berdasar hasil survei, KPK semakin baik dari segi prestasi dan kinerjanya.
Maka, ibarat lukisan, kata Mahfud, jangan sampai lukisan yang sudah bagus menjadi ternoda oleh tetesan cat yang tak perlu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli berulang kali diadukan ke Dewan Pengawas KPK lantaran tersandung masalah kode etik.
Sejumlah kontroversi disebut dilakukan oleh Lili. Mulai dari laporan karena menjalin komunikasi dengan eks Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial hingga dugaan menerima sejumlah fasilitas hingga tiket MotoGP di Mandalika. (Ykb/OL-09)
