Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengingatkan bahwa masyarakat harus terlibat dan dilibatkan dalam pembangunan.
“Rakyat jangan jadi penonton pembangunan. Karena tujuan pembangunan adalah memajukan dan menyejahterakan rakyat. Justru fokus pembangunan adalah rakyat,” katanya, pada Sabtu (16/9)..
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Dalam acara itu hadir Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo, Djamal Ardiansyah.
Baca juga: Pilih Kebijakan Ekonomi yang Perkuat NKRI
Gobel mengatakan, pembangunan adalah upaya untuk membangun masyarakat agar terjadi perbaikan dan kemajuan di segala bidang secara sistematis dan terencana.
Pembangunan Harus Libatkan Masyarakat
Karena itu, katanya, pembangunan harus menyertakan dan melibatkan masyarakat. Salah satu bentuknya yang paling sederhana, katanya, adalah menjadikan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan tersebut.
“Tapi masyarakat juga jangan hanya ingin pekerjaannya. Masyarakat harus bisa bekerja keras dan meningkatkan kemampuannya,” katanya.
Kegiatan sosialisasi program JKN ini, kata Gobel, adalah bagian dari upaya menyiapkan sumbe rdaya manusia agar bisa terlibat secara optimal di dalam pembangunan.
Baca juga: Ini Tips Mengatasi Biaya Kesehatan yang Terus Meningkat
“Masyarakatnya harus sehat dan kuat. Jadi manfaatkan program jaminan kesehatan ini dengan baik dan benar,” katanya.
Ajak Masyarakat Cek Keaktifan Kepesertaan JKN
Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk selalu mengecek keaktifan kepesertaannya dalam program JKN melalui aplikasi Mobile JKN. Sehingga pada saat dibutuhkan kepesertaannya aktif.
Baca juga: Program Sumsel Berkat Dorong Capaian Peserta JKN Hingga 95,90 Persen
Selain itu, katanya, masyarakat juga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan. Dengan demikian, masyarakat bisa benar-benar siap terlibat dalam proses pembangunan.
Tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM) ini, kata Gobel, mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Mulai dari pendidikan, kesehatan, jaminan kesehatan, dan perjuangan mengatasi masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia.
Baca juga: Program Sumsel Berkat Dorong Capaian Peserta JKN Hingga 95,90 Persen
"Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya agar masyarakat menjadi terlibat aktif dalam pembangunan tapi juga menjadikan pembangunan dan kemajuan Indonesia menjadi terjamin keberlanjutannya," katanya.
Pelabuhan Jadi Lokomotif Pembangunan
Saat ini, Gobel mengungkapkan bahwa dirinya telah menanamkan investasinya di Gorontalo Utara senilai Rp 1,4 triliun. Investasi itu adalah pembangunan pelabuhan internasional Anggrek.
Pelabuhan ini, katanya, akan menjadi lokomotif pembangunan di Provinsi Gorontalo.
“Akan ada 100 ribu lapangan kerja yang tercipta dalam 30 tahun. Saya ingin rakyat Gorontalo yang benar-benar menikmatinya. Baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung di industri penopangnya,” katanya. (RO/S-4)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PDI Perjuangan berkomitmen pada peningkatan kinerja DPRD dalam mengawal lahirnya kebijakan pembangunan
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menilai pembentukan panitia khusus (pansus) evaluasi pelaksanaan haji tidak diperlukan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang menyebut kemungkinan yang terjadi jika Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres dari capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Waketum DPP Golkar Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi politik sempit dan jangka pendek, harus dijauhkan sebagai kebiasaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved