Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengingatkan bahwa masyarakat harus terlibat dan dilibatkan dalam pembangunan.
“Rakyat jangan jadi penonton pembangunan. Karena tujuan pembangunan adalah memajukan dan menyejahterakan rakyat. Justru fokus pembangunan adalah rakyat,” katanya, pada Sabtu (16/9)..
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Dalam acara itu hadir Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo, Djamal Ardiansyah.
Baca juga: Pilih Kebijakan Ekonomi yang Perkuat NKRI
Gobel mengatakan, pembangunan adalah upaya untuk membangun masyarakat agar terjadi perbaikan dan kemajuan di segala bidang secara sistematis dan terencana.
Pembangunan Harus Libatkan Masyarakat
Karena itu, katanya, pembangunan harus menyertakan dan melibatkan masyarakat. Salah satu bentuknya yang paling sederhana, katanya, adalah menjadikan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan tersebut.
“Tapi masyarakat juga jangan hanya ingin pekerjaannya. Masyarakat harus bisa bekerja keras dan meningkatkan kemampuannya,” katanya.
Kegiatan sosialisasi program JKN ini, kata Gobel, adalah bagian dari upaya menyiapkan sumbe rdaya manusia agar bisa terlibat secara optimal di dalam pembangunan.
Baca juga: Ini Tips Mengatasi Biaya Kesehatan yang Terus Meningkat
“Masyarakatnya harus sehat dan kuat. Jadi manfaatkan program jaminan kesehatan ini dengan baik dan benar,” katanya.
Ajak Masyarakat Cek Keaktifan Kepesertaan JKN
Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk selalu mengecek keaktifan kepesertaannya dalam program JKN melalui aplikasi Mobile JKN. Sehingga pada saat dibutuhkan kepesertaannya aktif.
Baca juga: Program Sumsel Berkat Dorong Capaian Peserta JKN Hingga 95,90 Persen
Selain itu, katanya, masyarakat juga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan. Dengan demikian, masyarakat bisa benar-benar siap terlibat dalam proses pembangunan.
Tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM) ini, kata Gobel, mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Mulai dari pendidikan, kesehatan, jaminan kesehatan, dan perjuangan mengatasi masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia.
Baca juga: Program Sumsel Berkat Dorong Capaian Peserta JKN Hingga 95,90 Persen
"Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya agar masyarakat menjadi terlibat aktif dalam pembangunan tapi juga menjadikan pembangunan dan kemajuan Indonesia menjadi terjamin keberlanjutannya," katanya.
Pelabuhan Jadi Lokomotif Pembangunan
Saat ini, Gobel mengungkapkan bahwa dirinya telah menanamkan investasinya di Gorontalo Utara senilai Rp 1,4 triliun. Investasi itu adalah pembangunan pelabuhan internasional Anggrek.
Pelabuhan ini, katanya, akan menjadi lokomotif pembangunan di Provinsi Gorontalo.
“Akan ada 100 ribu lapangan kerja yang tercipta dalam 30 tahun. Saya ingin rakyat Gorontalo yang benar-benar menikmatinya. Baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung di industri penopangnya,” katanya. (RO/S-4)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
PDI Perjuangan berkomitmen pada peningkatan kinerja DPRD dalam mengawal lahirnya kebijakan pembangunan
Zainudin Amali mengaku sudah meminta izin ke Presiden Jokowi terkait pencalonan dirinya sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027.
Sebelumnya, dalam pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali mendapat suara terbanyak, yakni dengan 66 suara. Namun, hasil itu mendapat aksi protes dari peserta KLB PSSI.
Hal tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ), Yoory Corneles Pinontoan.
Namun, Rani Mauliani masih menunggu kepastian terkait penggantian posisi tersebut. Hingga saat ini, surat pengajuan penggantian masih di meja Ketua DPRD DKI.
Selain meminta agar pemerintah mempertimbangkan ulang terkait jam operasional truk besar, ia mengimbau agar dilakukan pengecekan kondisi truk secara berkala.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved