Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengingatkan bahwa masyarakat harus terlibat dan dilibatkan dalam pembangunan.
“Rakyat jangan jadi penonton pembangunan. Karena tujuan pembangunan adalah memajukan dan menyejahterakan rakyat. Justru fokus pembangunan adalah rakyat,” katanya, pada Sabtu (16/9)..
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Dalam acara itu hadir Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo, Djamal Ardiansyah.
Baca juga: Pilih Kebijakan Ekonomi yang Perkuat NKRI
Gobel mengatakan, pembangunan adalah upaya untuk membangun masyarakat agar terjadi perbaikan dan kemajuan di segala bidang secara sistematis dan terencana.
Pembangunan Harus Libatkan Masyarakat
Karena itu, katanya, pembangunan harus menyertakan dan melibatkan masyarakat. Salah satu bentuknya yang paling sederhana, katanya, adalah menjadikan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan tersebut.
“Tapi masyarakat juga jangan hanya ingin pekerjaannya. Masyarakat harus bisa bekerja keras dan meningkatkan kemampuannya,” katanya.
Kegiatan sosialisasi program JKN ini, kata Gobel, adalah bagian dari upaya menyiapkan sumbe rdaya manusia agar bisa terlibat secara optimal di dalam pembangunan.
Baca juga: Ini Tips Mengatasi Biaya Kesehatan yang Terus Meningkat
“Masyarakatnya harus sehat dan kuat. Jadi manfaatkan program jaminan kesehatan ini dengan baik dan benar,” katanya.
Ajak Masyarakat Cek Keaktifan Kepesertaan JKN
Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk selalu mengecek keaktifan kepesertaannya dalam program JKN melalui aplikasi Mobile JKN. Sehingga pada saat dibutuhkan kepesertaannya aktif.
Baca juga: Program Sumsel Berkat Dorong Capaian Peserta JKN Hingga 95,90 Persen
Selain itu, katanya, masyarakat juga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan. Dengan demikian, masyarakat bisa benar-benar siap terlibat dalam proses pembangunan.
Tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM) ini, kata Gobel, mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Mulai dari pendidikan, kesehatan, jaminan kesehatan, dan perjuangan mengatasi masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia.
Baca juga: Program Sumsel Berkat Dorong Capaian Peserta JKN Hingga 95,90 Persen
"Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya agar masyarakat menjadi terlibat aktif dalam pembangunan tapi juga menjadikan pembangunan dan kemajuan Indonesia menjadi terjamin keberlanjutannya," katanya.
Pelabuhan Jadi Lokomotif Pembangunan
Saat ini, Gobel mengungkapkan bahwa dirinya telah menanamkan investasinya di Gorontalo Utara senilai Rp 1,4 triliun. Investasi itu adalah pembangunan pelabuhan internasional Anggrek.
Pelabuhan ini, katanya, akan menjadi lokomotif pembangunan di Provinsi Gorontalo.
“Akan ada 100 ribu lapangan kerja yang tercipta dalam 30 tahun. Saya ingin rakyat Gorontalo yang benar-benar menikmatinya. Baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung di industri penopangnya,” katanya. (RO/S-4)
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
PDI Perjuangan berkomitmen pada peningkatan kinerja DPRD dalam mengawal lahirnya kebijakan pembangunan
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menilai pembentukan panitia khusus (pansus) evaluasi pelaksanaan haji tidak diperlukan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang menyebut kemungkinan yang terjadi jika Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres dari capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Waketum DPP Golkar Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi politik sempit dan jangka pendek, harus dijauhkan sebagai kebiasaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved