Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
RIAK yang menerpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 tak bisa dibendung lagi. Elite partai berlambang ka'bah itu terlibat konfrontasi secara terbuka di media.
Hal itu bermula dari pernyataan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang menyebut kemungkinan yang terjadi jika Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) PPP Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres dari capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Di dalam internal PPP terdapat diskusi dan wacana yang berkembang kemungkinan mencari jalan lain dalam menghadapi pilpres 2024.
Baca juga: PPP Hanya Usulkan Pasangan Ganjar-Sandi Hadapi Pilpres 2024
Sontak, pernyataan tersebut membuat Plt Ketum PPP Mardiono yang mendukung Presiden Jokowi berang. Bahkan, langsung menggelar rapat dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP secara mendadak untuk membahas isu tersebut.
Tak hanya itu, juru bicara PPP Usman M Tokan secara keras membantah pernyataan Arsul Sani dengan menuding koleganya itu tidak mewakili partai secara resmi, tapi bersifat pribadi.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin merespons bahwa konfrontasi elite PPP itu menunjukkan jika kondisi internal sedang tidak baik-baik saja.
Baca juga: Parpol semakin Dinamis, PPP Dinilai Bisa Lepas dari PDIP
"Kalau kita lihat dari sejarahnya PPP kan, sudah beberapa kali pecah, beberapa kali ada faksi. Dan kalau kita melihat dukungan Bacawapres ini dengan Sandiaga Uno juga sudah kelihatan faksi-faksinya itu. Ada yang mendukung Sandiaga Uno sebagai cawapres ada yang tidak. Dan kenyataannya seperti itu," kata Ujang dalam keterangan, Kamis (10/8).
Ujang juga menyebut bahwa konfrontasi secara terbuka di internal PPP merupakan daya gedor bagi koalisi agar aspirasi cawapres Sandiaga Uno diakomodir oleh PDIP pada pilpres 2024.
"Kan prinsipnya kalau berkoalisi harus dapat. Kalau berkoalisi dengan PDIP paling tidak capresnya dari PDIP dan cawapresnya dari PPP," pungkas Ujang.
Baca juga: Internal PPP Dengar Sandiaga Tak Mungkin Dipilih Jadi Cawapres Ganjar
Selanjutnya, Ujang menyarankan agar faksi-faksi di internal PPP tidak saling bahas komentar baik di media atau sosial media agar persoalan yang terjadi tidak semakin besar.
"Mestinya tidak berbalas komentar di media, agar tidak semakin kusut persoalannya di internal PPP. Semakin berbalas komentar, maka akan semakin runyam masalahnya.Mestinya dari masing-masing faksi, bisa menahan diri agar PPP tetap kondusif," tukasnya. (RO/S-4)
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
pada Muktamar X PPP yang berlangsung 27 September lalu, Mardiono mengaku terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi. Namun, kubu Agus Suparmanto menolaknya.
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar X di Ancol, Jakarta akhir pekan lalu.
Dukungan untuk Muhamad Mardiono agar kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin nyata menjelang Muktamar ke-X.
Dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 mendapat tambahan penguatan.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saksi tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran yang merugikan
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved