Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
RIAK yang menerpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 tak bisa dibendung lagi. Elite partai berlambang ka'bah itu terlibat konfrontasi secara terbuka di media.
Hal itu bermula dari pernyataan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang menyebut kemungkinan yang terjadi jika Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) PPP Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres dari capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Di dalam internal PPP terdapat diskusi dan wacana yang berkembang kemungkinan mencari jalan lain dalam menghadapi pilpres 2024.
Baca juga: PPP Hanya Usulkan Pasangan Ganjar-Sandi Hadapi Pilpres 2024
Sontak, pernyataan tersebut membuat Plt Ketum PPP Mardiono yang mendukung Presiden Jokowi berang. Bahkan, langsung menggelar rapat dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP secara mendadak untuk membahas isu tersebut.
Tak hanya itu, juru bicara PPP Usman M Tokan secara keras membantah pernyataan Arsul Sani dengan menuding koleganya itu tidak mewakili partai secara resmi, tapi bersifat pribadi.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin merespons bahwa konfrontasi elite PPP itu menunjukkan jika kondisi internal sedang tidak baik-baik saja.
Baca juga: Parpol semakin Dinamis, PPP Dinilai Bisa Lepas dari PDIP
"Kalau kita lihat dari sejarahnya PPP kan, sudah beberapa kali pecah, beberapa kali ada faksi. Dan kalau kita melihat dukungan Bacawapres ini dengan Sandiaga Uno juga sudah kelihatan faksi-faksinya itu. Ada yang mendukung Sandiaga Uno sebagai cawapres ada yang tidak. Dan kenyataannya seperti itu," kata Ujang dalam keterangan, Kamis (10/8).
Ujang juga menyebut bahwa konfrontasi secara terbuka di internal PPP merupakan daya gedor bagi koalisi agar aspirasi cawapres Sandiaga Uno diakomodir oleh PDIP pada pilpres 2024.
"Kan prinsipnya kalau berkoalisi harus dapat. Kalau berkoalisi dengan PDIP paling tidak capresnya dari PDIP dan cawapresnya dari PPP," pungkas Ujang.
Baca juga: Internal PPP Dengar Sandiaga Tak Mungkin Dipilih Jadi Cawapres Ganjar
Selanjutnya, Ujang menyarankan agar faksi-faksi di internal PPP tidak saling bahas komentar baik di media atau sosial media agar persoalan yang terjadi tidak semakin besar.
"Mestinya tidak berbalas komentar di media, agar tidak semakin kusut persoalannya di internal PPP. Semakin berbalas komentar, maka akan semakin runyam masalahnya.Mestinya dari masing-masing faksi, bisa menahan diri agar PPP tetap kondusif," tukasnya. (RO/S-4)
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saksi tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran yang merugikan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politisi PPP Sandiaga Uno mengaku masih menunggu surat penugasan untuk maju dalam kontstasi Pilkada Serentak 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menentukan ikut koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menjadi oposisi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Keterlibatan Arsul memunculkan kekhawatiran integritas dan independensi lembaga peradilan MK yang dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat sorotan.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) memberi sinyal akan segera bergabung ke dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved