Selasa 27 September 2022, 11:47 WIB

Pergantian Lili Pintauli Mulai Diproses DPR

Anggi Tondi Martaon | Politik dan Hukum
Pergantian Lili Pintauli Mulai Diproses DPR

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (tengah)

 

PERGANTINA Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai diproses DPR. Surat Presiden (Surpres) untuk pergantian Lili dibacakan dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang I Tahun 2022-2023. 

"Sidang dewan hang terhormat perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan sudah menerima satu pucuk surat dari Presiden RI Nomor R-44 tanggal 9 September perihal calon anggota pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Selain itu, DPR juga menerima surat Lembaga lain. Yakni, surat Nomor PU-02 tanggal 13 September 2022 perihal penyampaian keputusan DPD.

Baca juga: Pimpinan DPR Terima Surpres Pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

"Surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Yang Berlaku," ujar dia.

Lili memutuskan mundur sebagai pimpinan KPK. Pengunduran diri itu disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, Kepala Negara mengirimkan surat kepada DPR tentang calon pengganti Lili. Ada dua nama yang diserahkan Jokowi untuk dipilih menjadi pengganti Lili.

Adapun calon pengganti Lili yaitu I Nyoman Wara dan Johanis Tanak. Pemilihan pengganti Lili akan dilakukan Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK. (OL-1)

Baca Juga

Antara

AmmanPelanggarHAM Trending di Twitter, Warganet Minta DPR Turun Tangan

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 09 Desember 2022, 12:44 WIB
Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu sempat menyoroti kasus kecelakaan kerja beberapa pekerja yang...
ANTARA/Raisan Al Farisi

BNPT dan Densus 88 Dituntut Minta Maaf karena Lalai Jaga Agus Sujatno

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 09 Desember 2022, 10:48 WIB
Insiden bom bunuh diri di halaman Polsek Astanaanyar oleh mantan narapidana teroris (napiter) itu adalah bentuk kelalaian BNPT dan...
dok.ant

KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis

👤Faustinus Nua 🕔Jumat 09 Desember 2022, 09:10 WIB
KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR pada Selasa, (6/12) dinilai berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat semua...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya