Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap menepis isu radikal yang kerap dialamatkan kepada pegawai komisi antirasuah. Dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang belakangan menuai sorotan, dia juga menyampaikan hal itu.
"Saya menyampaikan kepada pewancara yang intinya bahwa di KPK, walau beda agama kami tetap bisa bekerja sama dalam memberantas korupsi. Jadi isu-isu radikal dan Taliban di luar hanya isapan jempol," kata Yudi Purnomo, Jumat (7/5).
Yudi yang juga mengikuti tes wawasan kebangsaan itu menuturkan ada juga pertanyaan yang diajukan terkait ucapan hari raya penganut agama lain. Dia mendapat pertanyaan apakah pernah mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain.
Meski mengaku heran dengan pertanyaan itu, dia mengatakan memberi ucapan hari raya agama masing-masing lazim di kalangan pegawai KPK. Yudi mengatakan sebagai Ketua Wadah Pegawai juga beberapa kali menghadiri perayaan hari besar agama lain dan memberi sambutan.
"Saya sendiri yang muslim bukan hanya memberi ucapan selamat hari raya kepada agama lain tapi ketika acara Natal bersama pegawai KPK hadir memberi sambutan langsung selaku Ketua WP. Bahkan istri saya yang berjilbab pun pernah saya ajak dan kami disambut dengan hangat oleh kawan-kawan yang merayakan," ucapnya.
Tes wawasan kebangsaan yang menjadi salah satu tahapan alih status pegawai KPK menjadi pegawai negeri belakangan menuai sorotan. Ada 75 pegawai KPK yang tak lolos tes. Adapun tes yang dijalani pegawai KPK itu meliputi wawasan kebangsaan, isu netralitas ASN, persoalan antiradikalisme, dan penilaian kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, serta pemerintahan yang sah.
Alih status pegawai KPK merupakan mandat UU Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK revisi. Pimpinan komisi antirasuah kemudian juga menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan komisi itu memasukkan tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syaratnya. (OL-14)
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved