Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Azis Syamsuddin telah menyiapkan pengacara yang akan membantu dirinya dalam kasus suap penyidik KPK yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial. Selain pengacara, Azis juga akan mendapatkan bantuan hukum dari Partai Golkar.
Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Golkar Supriansa menyebut Golkar akan segera menjalin komunikasi dengan pengacara Azis terkait kasus hukum yang menimpa politikus Golkar tersebut. Supriansa juga meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Azis karena masih berstatus sebagai saksi.
"Kita mengedepankan asas praduga tak bersalah pada kasus yang menimpa Pak Azis," kata Supriansa di Jakarta, Sabtu (8/5). Supriansa menyebut, dirinya saat ini belum melakukan komunikasi dengan Azis Syamsuddin.
Namun dirinya menegaskan bahwa bantuan hukum dari Golkar akan menyesuaikan dengan kebutuhan Azis. Saat ini partai sebatas memantau dan menyiapkan bantuan hukum jika sewaktu-waktu Wakil Ketua Umum Golkar itu memerlukan. "Nanti kami informasikan seperti apa persiapan yang diberikan nanti oleh Bakumham kepada Pak Azis," ujar Supriansa.
Sebelumnya Azis Syamsuddin dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus yang melilit penyidik KPK Ajun Komisaris Stepanus Robin Pattuju (SRP) pada Jumat (7/5). Namun, politikus Golkar itu tidak hadir.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tidak akan melarikan diri. KPK yakin politikus Golkar itu tidak akan kabur seperti Harun Masiku yang masih menjadi buronan hingga saat ini.
"Kami meyakini yang bersangkutan masih di dalam negeri karena saksi tersebut sudah dicegah bepergian keluar negeri," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ali Fikri. (OL-14)
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah menelusuri latar belakang kosongnya 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
KPK menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra pada 3 Februari 2026 difokuskan pada perencanaan anggaran dana desa.
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Pakar menegaskan pentingnya pemerintah mengembalikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke desain awal sebelum revisi 2019.
WACANA penguatan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang KPK di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi hambatan serius.
KPK menghadirkan ahli dari JAM-Datun Kejagung dalam sidang ekstradisi Paulus Tannos di Pengadilan Singapura
Warga telah berupaya mengatur alur pembuangan agar sampah tidak semakin tercecer ke jalan raya.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved