Waspada! KPK Temukan Modus Penipuan Surat Panggilan Palsu di Jawa Timur

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengendus praktik penipuan yang mencatut nama lembaga antirasuah tersebut. Kali ini, pelaku menggunakan modus surat panggilan palsu untuk mengelabui dan mengincar para korbannya di wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjebak oleh skema penipuan yang memanfaatkan nama besar KPK ini.

“KPK mendapatkan informasi beredarnya surat panggilan palsu yang mengatasnamakan KPK. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan seperti ini,” kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (27/3).

Baca juga : KPK Ungkap Rencana Bupati Cilacap Bagi-Bagi THR dari Uang Pemerasan

Incar Pejabat BUMN dan Perusahaan Swasta

Budi mengungkapkan bahwa surat panggilan palsu tersebut terdeteksi beredar luas di wilayah Jawa Timur (Jatim). Pelaku secara spesifik membidik para pejabat di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pimpinan perusahaan swasta.

Dalam surat tersebut, pelaku mencantumkan detail teknis untuk meyakinkan korban, termasuk nomor surat perintah penyelidikan yang seolah-olah resmi.

“Surat panggilan palsu yang diketahui beredar di wilayah Jawa Timur tersebut, mencantumkan pemanggilan terhadap sejumlah badan usaha atau perusahaan untuk dimintai keterangan, disertai nomor surat perintah penyelidikan,” jelas Budi.

Baca juga : KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka, Sebut Bukti sudah Cukup!

Tak hanya itu, pelaku bahkan berani mencatut nama seseorang yang diklaim menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Namun, setelah divalidasi, KPK memastikan seluruh nomor dan identitas dalam surat tersebut adalah fiktif.

“KPK menegaskan bahwa surat pemanggilan tersebut adalah palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh KPK,” tegasnya.

Masyarakat diminta segera melapor ke pihak kepolisian atau menghubungi layanan pengaduan KPK jika menemukan surat serupa atau bertemu dengan oknum yang mengaku sebagai pengirim surat tersebut. Budi mengingatkan bahwa setiap personel KPK yang bertugas selalu dibekali dokumen resmi.

“Setiap pelaksanaan tugas oleh insan KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dari lembaga,” tambah Budi.

Pihak KPK juga menggarisbawahi bahwa lembaga tidak pernah meminta imbalan uang dalam setiap proses pemanggilan saksi. Modus semacam ini biasanya berujung pada upaya pemerasan terhadap pejabat.

“Demikian halnya, setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK, maupun penyebaran seminarkit antikorupsi juga tidak dipungut biaya atau gratis,” pungkas Budi. (P-4)