KPK: Pemindahan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas Keputusan Kolektif, bukan Intervensi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar adanya intervensi pihak luar terkait pemindahan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) ke rumahnya. Lembaga antirasuah menegaskan keputusan tersebut merupakan hasil rapat dan ekspose pimpinan.

“Tentunya terkait dengan permohonan tersebut tentunya itu sudah apa namanya dilakukan rapat atau ekspos ya jadi itu bukan keputusan pribadi jadi itu adalah keputusan lembaga,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/3).

Asep menjelaskan, keputusan tersebut diambil melalui berbagai pertimbangan, termasuk aspek norma hukum dalam penanganan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

Baca juga : KPK Bantah Pemindahan Penahanan Yaqut Dilakukan Diam-Diam

“Dan tentunya mempertimbangkan yang pertama adalah norma hukumnya, norma hukumnya ada atau tidak,” ujar Asep.

Ia menambahkan, pemindahan penahanan Yaqut juga merupakan bagian dari strategi penyidikan. KPK menyadari keputusan tersebut memicu kekecewaan publik.

Namun, menurut Asep, respons publik justru menunjukkan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ia memastikan proses hukum terhadap Yaqut tetap berjalan dan tidak akan dihentikan.

Baca juga : MAKI Duga Ada Intervensi di Balik Pengalihan Penahanan Eks Menag Yaqut

“Kemarin saudara YCQ-nya bisa kita periksa dan hari ini ada perkembangan yang sangat positif yang nanti hari Senin akan kami sampaikan. Tanpa dukungan dari masyarakat tentunya hal ini tidak akan terjadi dan mungkin akan lebih lama penanganan perkaranya,” ujarnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas bersama mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.

Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara hingga ke tahap persidangan.

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pembagian tambahan kuota haji. Indonesia diketahui memperoleh tambahan 20 ribu kuota guna mempercepat antrean jemaah.

Sesuai ketentuan, kuota tersebut seharusnya dibagi dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya, pembagian disebut dilakukan secara merata, masing-masing 50 persen.

Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat di Kementerian Agama. Selain itu, pihak penyedia jasa travel umrah juga turut dimintai keterangan. (P-4)