Dilaporkan ke Dewas, Deputi KPK Sebut Bentuk Kepedulian Publik

DEPUTI Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK bentuk kepedulian publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melaporkan sejumlah pejabat KPK ke Dewas, termasuk pimpinan KPK, Asep Guntur, serta Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

“Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas laporan dari MAKI ke Dewas KPK terkait penanganan kasus korupsi kuota haji,” kata Asep kepada wartawan, Kamis (26/3).

Asep menegaskan, laporan tersebut telah disampaikan melalui mekanisme yang tepat, sehingga ia mempersilakan Dewas KPK untuk menindaklanjutinya.

Baca juga : Diseret ke Dewas Gara-Gara Gus Yaqut, KPK Buka Suara

“Bagi saya pribadi pelaporan tersebut sebagai bentuk kepedulian dari masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

“Dan yang terpenting laporan tersebut disampaikan melalui saluran yang benar, dalam hal ini ke Dewas KPK,” tambahnya.

Laporan MAKI, berkaitan dengan pengalihan penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang sempat dialihkan menjadi tahanan rumah.

Baca juga : Komisi III DPR Sebut Laporan ke Dewas soal Tahanan Rumah Yaqut untuk Menjaga Muruah KPK

MAKI menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam kebijakan tersebut, mulai dari dugaan intervensi pihak luar hingga perbedaan pernyataan pejabat KPK terkait kondisi kesehatan tersangka.

“Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan tersangka dalam keadaan sehat, sementara Deputi Penindakan menyatakan yang bersangkutan sakit,” kata Boyamin.

Selain itu, MAKI juga menyoroti dugaan bahwa keputusan pengalihan penahanan tidak diambil secara kolektif kolegial oleh pimpinan KPK, sehingga dinilai berpotensi cacat hukum.

Di sisi lain, KPK sebelumnya menjelaskan bahwa pengalihan penahanan dilakukan berdasarkan permohonan keluarga dan telah melalui pertimbangan hukum.

“Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka dari rutan KPK menjadi tahanan rumah,” kata Budi Prasetyo, Sabtu (21/3).

Menurutnya, selama menjalani tahanan rumah, KPK tetap melakukan pengawasan ketat terhadap tersangka.

Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. (H-4)