Berita Terbaru Maki Hari Ini

Tersangka Jurist Tan Harus Masuk Daftar Red Notice Interpol

Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbud-Ristek dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

MAKI: Penerapan Justice Collaborator Bebas Bersyarat akan Membuat Proses Pengadilan Cepat dan Efisien

Sejauh ini Justice collaborator belum banyak berdampak pada kasus tindak pidana korupsi.  

Diduga Terlibat Rasuah, JAM-Pidsus Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPK

Koalisi juga menyoroti kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pertambangan batubara di Kalimantan Timur

KPPU Soroti Kenaikan Harga Bawang Putih

Harus di kroscek secara ketat jangan sampai penundaan impor merupakan hal kesengajaan yang dilakukan bersama-sama. 

KPK Didesak Kejar Pihak yang Terlibat Dugaan Korupsi Pagar Laut

KPK didesak segera mengejar pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana rasuah dalam polemik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten

Ada Anomali Persepsi Masyarakat Soal Citra Penegak Hukum, MAKI Nilai Kejaksaaan Terbaik

Menurut Boyamin, Kejagung memang jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, Kejagung mampu mengungkap sejumlah kasus besar.

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Penerbitan SHM dan HGB Pagar Laut Tangerang ke KPK

KOORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan pengesahan SGM dan HGB area pagar laut Tangerang, Banten ke KPK

MK Tolak Gugatan MAKI Tentang Capim dan Dewas KPK Dipilih Presiden

MK menilai apabila permohonan Pemohon dikabulkan, justru akan menimbulkan pemaknaan yang sempit terhadap penerapan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU KPK. 

Seruan Prabowo ke Koruptor Supaya Jujur Diprediksi Nihil Hasil

Menurut Boyamin, mustahil membuat para koruptor menyadari kesalahan dan perilaku jahatnya hanya dengan sebuah seruan normatif dalam pidato presiden.   

Polda Metro Jaya Siap Hadapi Gugatan Lain Terkait Lambatnya Proses Hukum Firli Bahuri

Kendati begitu, Mansyur belum bisa memastikan kapan proses hukum terhadap Firli Bahuri akan rampung. Saat ini pihaknya masih terus melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa.

MAKI Gugat KPK soal Penyidikan Kasus Harun Masiku

MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggugat pengurusan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MAKI: Pejabat Negara Manipulasi LHKPN Harus Dipecat

Bahwa kehadiran UU LHKPN akan menjadi proyeksi penguat bagi KPK untuk menerapkan sanksi tegas.

Maki Sindir Prabowo yang Absen di Hakordia 2024

Boyamin menerangkan Presiden RI Prabowo tidak hadir sebagai simbolik bahwa pemberantasan korupsi belum baik bahkan korupsi di Tanah Air seringkali jebol. 

Hadiah Sayembara Harun Masiku Bertambah, Boyamin Saiman Janjikan Hadiah Iphone 16 

Boyamin juga menjanjikan Iphone 16 jika masyarakat bisa menyeret tersangka kasus suap Harun Masiku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MAKI Kecewa Proses Hukum Firli Bahuri Berjalan Lambat

Awalnya kasus tersebut diproses begitu cepat hingga ditetapkannya Firli sebagai tersangka. Namun, saat kini kasus tersebut melambat dan belum juga ada kejelasan.

Digugat Buntut Mangkraknya Kasus Firli, Kejati DKI: Kami Hormati

LP3HI bersama MAKI menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas dugaan maraknya kasus Firli Bahuri.

MAKI Ajukan Judicial Review Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi

Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.

Setahun Mandek, Polisi Diminta Segera Tuntaskan Kasus Firli Bahuri

MAKI menilai kepolisian perlu menuntaskan dan menentukan nasib kasus eks Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dalam perkara pelanggaran aturan KPK.

Ahli Hukum Minta 2 Pasal UU Tipikor Dihapus, MAKI: Tidak akan Dikabulkan

SEJUMLAH ahli hukum mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar menghapus pasal tentang memperkaya diri dan menyebabkan kerugian negara.

Yusril Pelajari Polemik Pembentukan Pansel KPK Baru

Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia