Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak aparat penegak hukum (APH) yang terlibat korupsi dijatuhi hukuman maksimal. Hal ini dinilai krusial untuk memberikan efek jera, mengingat peran strategis mereka sebagai garda terdepan keadilan.
Pandangan tersebut muncul menyusul data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat sedikitnya 45 jaksa terlibat kasus korupsi sejak 2006. Boyamin menilai, selama ini vonis terhadap APH masih tergolong lemah dan putusan hakim cenderung ringan.
“Memang sangat disayangkan ketika hukuman kepada APH justru sangat ringan, padahal mereka seharusnya menjadi teladan dan sudah digaji negara untuk menjadi penegak hukum, masa kemudian melanggar hukum,” ujar Boyamin saat dikonfirmasi, Minggu (21/12).
Ia menegaskan, sanksi bagi penegak hukum yang "bermain" dengan perkara seharusnya dilipatgandakan. Boyamin mencontohkan, untuk kasus suap yang memiliki ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara, APH yang terlibat seharusnya divonis minimal 20 tahun.
“Dengan melanggar hukum itu artinya hukuman mereka bukan hanya harus diperberat, tapi kalau perlu ditambah dua kali lipat dari hukuman yang memungkinkan untuk itu,” tegasnya. (Dev/P-2)
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Hukuman maksimal harus diterapkan tanpa kompromi kepada seluruh APH, baik dalam kasus besar maupun hasil operasi tangkap tangan (OTT).
Implementasi KUHAP baru memberikan perlindungan hak asasi yang jauh lebih luas bagi warga negara berstatus tersangka
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai impor pakaian bekas melonjak tajam dari US$44 ribu (8 ton) pada 2021 menjadi US$272 ribu (26,22 ton) pada 2022.
Hingga kini belum ada mekanisme jelas yang memastikan ganti rugi bagi korban dapat disalurkan langsung dari pelaku ke penerima.
Reformasi institusi penegak hukum seperti kepolisian pun dinilai masih terbatas pada aspek teknis, bukan pada perubahan budaya dan nilai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved