Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak aparat penegak hukum (APH) yang terlibat korupsi dijatuhi hukuman maksimal. Hal ini dinilai krusial untuk memberikan efek jera, mengingat peran strategis mereka sebagai garda terdepan keadilan.
Pandangan tersebut muncul menyusul data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat sedikitnya 45 jaksa terlibat kasus korupsi sejak 2006. Boyamin menilai, selama ini vonis terhadap APH masih tergolong lemah dan putusan hakim cenderung ringan.
“Memang sangat disayangkan ketika hukuman kepada APH justru sangat ringan, padahal mereka seharusnya menjadi teladan dan sudah digaji negara untuk menjadi penegak hukum, masa kemudian melanggar hukum,” ujar Boyamin saat dikonfirmasi, Minggu (21/12).
Ia menegaskan, sanksi bagi penegak hukum yang "bermain" dengan perkara seharusnya dilipatgandakan. Boyamin mencontohkan, untuk kasus suap yang memiliki ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara, APH yang terlibat seharusnya divonis minimal 20 tahun.
“Dengan melanggar hukum itu artinya hukuman mereka bukan hanya harus diperberat, tapi kalau perlu ditambah dua kali lipat dari hukuman yang memungkinkan untuk itu,” tegasnya. (Dev/P-2)
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
Diplomat senior Norwegia, Mona Juul, dan suaminya diselidiki polisi terkait hubungan dengan Jeffrey Epstein. Diduga ada aliran dana jutaan dolar dalam warisan.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Hukuman maksimal harus diterapkan tanpa kompromi kepada seluruh APH, baik dalam kasus besar maupun hasil operasi tangkap tangan (OTT).
Implementasi KUHAP baru memberikan perlindungan hak asasi yang jauh lebih luas bagi warga negara berstatus tersangka
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai impor pakaian bekas melonjak tajam dari US$44 ribu (8 ton) pada 2021 menjadi US$272 ribu (26,22 ton) pada 2022.
Hingga kini belum ada mekanisme jelas yang memastikan ganti rugi bagi korban dapat disalurkan langsung dari pelaku ke penerima.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved