Vonis Ringan Penegak Hukum Korup Gerus Kepercayaan Publik

MASYARAKAT Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti tren vonis ringan terhadap aparat penegak hukum (APH) yang terjerat kasus korupsi. Kondisi ini dinilai semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa hukuman maksimal harus diterapkan tanpa kompromi kepada seluruh APH, baik dalam kasus besar maupun hasil operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, diskon hukuman berupa remisi hingga bebas bersyarat bagi APH korup sangat sulit diterima logika publik.

“Harusnya kalau APH yang terkena kasus itu hukumannya dimaksimalkan, termasuk para APH yang terkena OTT kemarin. Maka ini harus diproses dengan maksimal ancaman hukuman dikenakan minimal 20 tahun,” ujar Boyamin, Minggu (21/12).

Boyamin menyayangkan adanya perlakuan yang seolah memberikan keistimewaan hukum bagi mereka yang mengerti hukum namun justru melanggarnya. Jika pola pemberian vonis ringan terus berlanjut, upaya pemberantasan korupsi di internal lembaga penegak hukum akan sulit tercapai.

“Ini sangat disayangkan ketika penegak hukum yang tersangka justru divonis ringan, belum lagi ada pengurangan termasuk bebas bersyarat dan remisi,” tukasnya. (Dev/P-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa