Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh, tidak hanya pengadaan tanah, tetapi juga unsur lain seperti dugaan penggelapan tanah dan penimbunan material seperti rel.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, langkah KPK yang telah menemukan indikasi awal korupsi dalam pengadaan tanah perlu diapresiasi. Namun menurutnya, penyelidikan tersebut sangat dasar dan tidak boleh berhenti di situ. Ia juga mengingatkan ada proses peralihan proyek dari Jepang ke Tiongkok.
“Kita apresiasi KPK, paling tidak sudah menemukan dugaan unsur korupsi di pengadaan tanah. Tapi itu kan basic sekali, yang dasar sekali terkait pengadaan,” ujar Bonyamin kepada Media Indonesia, Selasa (11/11).
Ia menjelaskan, fokus utama penyelidikan saat ini masih melibatkan aparat penegak hukum (APH), termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara.
“BPK itu nanti memastikan bahwa itu memang sudah tanah negara, tapi ternyata dijual lagi kepada negara. Itu yang bisa diselidiki dan tidak boleh hilang kalau buktinya sudah ada,” tegasnya.
Lebih jauh, Bonyamin juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan lain di sektor konstruksi proyek. Ia menyebut ada potensi masalah pada bagian timbunan, rel baja yang berfungsi sebagai pemandu roda, dan bantalan rel yang menopang lintasan kereta.
“Yang menjadi masalah adalah terkait timbunannya. Harusnya bahan yang digunakan bagus dan baku, tapi ternyata diduga ada campuran lain,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong BPK dan KPK meninjau kemungkinan penyimpangan anggaran negara (APBN) dalam proyek tersebut serta menelaah proses peralihan proyek dari Jepang ke Tiongkok.
“Peralihan proyek dari Jepang ke China juga harus dikaji, bahwa dua-duanya tidak ada korupsi. Paling tidak itu harus didalami,” tutur Bonyamin.
Menurutnya, temuan awal ini sudah cukup menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi di proyek strategis nasional tersebut.
“KPK sudah mempunyai pintu masuk untuk menangani dugaan korupsi di proyek kereta Whoosh ini,” pungkasnya. (H-4)
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.
Herdiansyah Hamzah menjelaskan modus yang digunakan pemerintah daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi yaknifee proyek
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
MUNCUL kabar bahwa Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pejabat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus pengisian perangkat desa (perades) tahun 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved