Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh, tidak hanya pengadaan tanah, tetapi juga unsur lain seperti dugaan penggelapan tanah dan penimbunan material seperti rel.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, langkah KPK yang telah menemukan indikasi awal korupsi dalam pengadaan tanah perlu diapresiasi. Namun menurutnya, penyelidikan tersebut sangat dasar dan tidak boleh berhenti di situ. Ia juga mengingatkan ada proses peralihan proyek dari Jepang ke Tiongkok.
“Kita apresiasi KPK, paling tidak sudah menemukan dugaan unsur korupsi di pengadaan tanah. Tapi itu kan basic sekali, yang dasar sekali terkait pengadaan,” ujar Bonyamin kepada Media Indonesia, Selasa (11/11).
Ia menjelaskan, fokus utama penyelidikan saat ini masih melibatkan aparat penegak hukum (APH), termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara.
“BPK itu nanti memastikan bahwa itu memang sudah tanah negara, tapi ternyata dijual lagi kepada negara. Itu yang bisa diselidiki dan tidak boleh hilang kalau buktinya sudah ada,” tegasnya.
Lebih jauh, Bonyamin juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan lain di sektor konstruksi proyek. Ia menyebut ada potensi masalah pada bagian timbunan, rel baja yang berfungsi sebagai pemandu roda, dan bantalan rel yang menopang lintasan kereta.
“Yang menjadi masalah adalah terkait timbunannya. Harusnya bahan yang digunakan bagus dan baku, tapi ternyata diduga ada campuran lain,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong BPK dan KPK meninjau kemungkinan penyimpangan anggaran negara (APBN) dalam proyek tersebut serta menelaah proses peralihan proyek dari Jepang ke Tiongkok.
“Peralihan proyek dari Jepang ke China juga harus dikaji, bahwa dua-duanya tidak ada korupsi. Paling tidak itu harus didalami,” tutur Bonyamin.
Menurutnya, temuan awal ini sudah cukup menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi di proyek strategis nasional tersebut.
“KPK sudah mempunyai pintu masuk untuk menangani dugaan korupsi di proyek kereta Whoosh ini,” pungkasnya. (H-4)
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
Sebagai Menteri BUMN, Rini berperan dalam pengelolaan dan restrukturisasi berbagai perusahaan pelat merah, termasuk di sektor energi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved