Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh, tidak hanya pengadaan tanah, tetapi juga unsur lain seperti dugaan penggelapan tanah dan penimbunan material seperti rel.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, langkah KPK yang telah menemukan indikasi awal korupsi dalam pengadaan tanah perlu diapresiasi. Namun menurutnya, penyelidikan tersebut sangat dasar dan tidak boleh berhenti di situ. Ia juga mengingatkan ada proses peralihan proyek dari Jepang ke Tiongkok.
“Kita apresiasi KPK, paling tidak sudah menemukan dugaan unsur korupsi di pengadaan tanah. Tapi itu kan basic sekali, yang dasar sekali terkait pengadaan,” ujar Bonyamin kepada Media Indonesia, Selasa (11/11).
Ia menjelaskan, fokus utama penyelidikan saat ini masih melibatkan aparat penegak hukum (APH), termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara.
“BPK itu nanti memastikan bahwa itu memang sudah tanah negara, tapi ternyata dijual lagi kepada negara. Itu yang bisa diselidiki dan tidak boleh hilang kalau buktinya sudah ada,” tegasnya.
Lebih jauh, Bonyamin juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan lain di sektor konstruksi proyek. Ia menyebut ada potensi masalah pada bagian timbunan, rel baja yang berfungsi sebagai pemandu roda, dan bantalan rel yang menopang lintasan kereta.
“Yang menjadi masalah adalah terkait timbunannya. Harusnya bahan yang digunakan bagus dan baku, tapi ternyata diduga ada campuran lain,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong BPK dan KPK meninjau kemungkinan penyimpangan anggaran negara (APBN) dalam proyek tersebut serta menelaah proses peralihan proyek dari Jepang ke Tiongkok.
“Peralihan proyek dari Jepang ke China juga harus dikaji, bahwa dua-duanya tidak ada korupsi. Paling tidak itu harus didalami,” tutur Bonyamin.
Menurutnya, temuan awal ini sudah cukup menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut dugaan korupsi di proyek strategis nasional tersebut.
“KPK sudah mempunyai pintu masuk untuk menangani dugaan korupsi di proyek kereta Whoosh ini,” pungkasnya. (H-4)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved