Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, menanggapi langkah lembaga antirasuah yang tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Ia menilai KPK perlu menelusuri dua aspek utama untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana korupsi dalam proyek kerja sama Indonesia-China tersebut.
“Ada dua hal yang harus ditelusuri KPK. Pertama, soal perencanaan proyek Whoosh, mulai dari skema pembiayaan, proses pengerjaan, hingga prediksi penumpang dan pendapatan,” ujar Yudi dalam keterangannya, Jumat (31/10).
Menurutnya, dari proses perencanaan itu, KPK dapat melihat potensi penyimpangan sejak awal, termasuk pada tahap pengambilan keputusan dan pembiayaan proyek.
Selain itu, Yudi juga menekankan pentingnya penyelidikan pada tahap pembangunan proyek. Dari situ, kata dia, akan terlihat apakah terjadi praktik mark up atau penggelembungan anggaran, terutama dalam pembelian lahan.
“Proses pembangunan harus ditelusuri. Apakah benar terjadi mark up dalam pembelian lahan? Apakah benar lahan tersebut dibeli dari pemilik aslinya?” tutur Yudi.
Ia menambahkan, berdasarkan pengalamannya selama bertugas di KPK, penyelidikan yang telah berlangsung sekitar 10 bulan ini kemungkinan sudah menghasilkan banyak temuan. “Setidaknya progres report-nya apa yang sudah didapat 10 bulan ini. Kita berharap kasus ini segera terang benderang,” katanya.
Yudi menjelaskan, biasanya pimpinan KPK akan segera memanggil ketua satuan tugas (satgas) dan melakukan gelar perkara untuk menentukan arah penyelidikan.
Selain itu, ia menyebut bahwa ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yakni kasus berlanjut ke tahap penyidikan atau justru dihentikan. “KPK bisa saja melanjutkan ke penyidikan, tapi bisa juga dihentikan, seperti kasus lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang pernah ditutup pada 2023,” jelasnya.
Meski begitu, Yudi optimistis penyidik KPK telah mengantongi cukup banyak bukti dan keterangan saksi. “Kita belum tahu arahnya akan ke mana, tapi saya yakin 10 bulan ini KPK sudah kaya akan dokumen dan keterangan saksi. Kita berharap dalam satu bulan ke depan, KPK bisa menyampaikan hasilnya ke publik,” pungkasnya. (Dev/P-2)
Layanan kereta cepat Whoosh semakin mengukuhkan posisinya sebagai moda transportasi pilihan wisatawan mancanegara, khususnya asal Malaysia, selama momen libur Nataru.
Penjualan tiket Whoosh diprediksi akan terus bertambah dan diperkirakan dapat melampaui 23 ribu penumpang hingga malam nanti, seiring tingginya mobilitas saat libur Natal 2025.
KCIC menghadirkan promo Whoosh Dealcember berupa diskon Rp25.000 untuk tiket kereta cepat Whoosh kelas Premium Economy, berlaku untuk keberangkatan 10-15 Desember 2025.
Selain rencana kereta Kilat Pajajaran yang disebut menjadi tercepat kedua setelah Whoosh, Pemprov Jawa Barat dan PT. Kereta Api Indonesia atau KAI akan menyediakan gerbong khusus petani.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat kesepakatan dengan PT. KAI soal kereta Kilat Pajajaran yang menjadi kereta kedua tercepat setelah Whoosh, ini rencana rute dan waktu operasinya
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) resmi membuka penjualan tiket kereta cepat Whoosh untuk periode libur akhir tahun.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved