Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Izza Akbarani menyoroti kasus besar yang ditangani KPK tetapi masih jalan di tempat. Ia menilai dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, kuota haji, hingga penggunaan jet pribadi oleh Ketua KPU menjadi kasus yang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
"Dugaan korupsi pada proyek kereta cepat whoosh, kuota haji, dan penggunaan jet pribadi oleh KPU relatif dapat dikatakan sebagai kasus besar yang sampai saat ini jalan di tempat," kata Izza kepada Media Indonesia, hari ini.
Izza menjelaskan ketiga kasus itu dikatakan sebagai kasus besar karena mendapat atensi publik yang begitu luas dan melibatkan institusi negara serta dampaknya yang juga besar menyangkut kepentingan publik.
Ia mengatakan minimnya keterbukaan serta komunikasi publik yang tidak jelas dalam penanganan kasus menjadi salah satu catatan mengapa kasus ini dapat dikatakan tampak stagnan dan cenderung lambat.
Izza meminta KPK harus terus memperbarui perkembangan kasus secara berkala dengan terbuka dan transparan. Sehingga, publik dapat memantau sejauh mana kasus tersebut diusut oleh KPK.
"Selain itu, kasus-kasus tersebut dapat dikatakan sebagai kasus-kasus yang sensitif secara politik, maka KPK perlu untuk menjaga konsistensi dan integritas lembaganya agar publik juga masih menaruh kepercayaan terhadap KPK untuk menangani kasus-kasus tersebut," katanya.(P-1)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
KPK menegaskan adanya aliran dana dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin (AIZ).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved