MAKI Gugat KPK Akibat Bobby Nasution tak Kunjung Dipanggil soal Korupsi Jalan Sumut

MASYARAKAT Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melayangkan gugatan praperadilan pada  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak kunjung memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi, meski hakim Tipikor Medan telah memerintahkan demikian dalam kasus korupsi jalan di Sumut.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut sikap KPK tersebut tidak bisa dibiarkan karena dianggap mengabaikan perintah pengadilan. Atas dasar itu, MAKI resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK.

“Kami menilai KPK telah melakukan pembangkangan hukum. Hakim sudah memerintahkan pemanggilan Bobby, tapi sampai hari ini tidak dilaksanakan,” ujar Boyamin dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Jumat (28/11).

Baca juga : KPK sebut Bobby Nasution Tak Terlibat Korupsi yang Dilakukan Anak Buahnya

Gugatan praperadilan itu diajukan untuk mendorong KPK agar segera memanggil Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut yang menjerat Topan Ginting dan sejumlah pihak lainnya. 

Menurut Boyamin, proses hukum menjadi janggal karena pihak yang seharusnya diperiksa justru tidak dipanggil. Selain persoalan pemanggilan Bobby, MAKI juga menyoroti dua kejanggalan lain yang turut dimasukkan dalam gugatan. 

Pertama, lanjut Boyamin, terkait hilangnya uang Rp2,8 miliar dari surat dakwaan Topan Ginting, padahal uang tersebut ditemukan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Baca juga : Penyidik Dilaporkan karena Enggan Panggil Bobby, Dewas KPK: Kami Proses

“Uang itu ditemukan di rumah Topan saat OTT, tapi tiba-tiba tidak muncul dalam dakwaan. Ini harus dipertanggungjawabkan,” tegas Boyamin.

Selain itu, Boyakin menuturkan kejanggalan kedua yaitu KPK dianggap tidak menjalankan tindakan hukum terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, yang mangkir dua kali dari panggilan penyidik.

“Kalau sudah dipanggil dua kali dan mangkir, seharusnya ada surat perintah membawa. Tapi itu tidak dilakukan,” jelasnya.

Selain itu, Boyamin menegaskan bahwa gugatan tersebut diajukan bukan untuk memperkeruh situasi, tetapi untuk memastikan seluruh pihak diperlakukan setara di mata hukum.

“Gugatan ini untuk memaksa KPK memanggil Bobby Nasution dan Muryanto Amin, serta menjelaskan keberadaan uang Rp2,8 miliar yang pernah disita,” ujarnya.

Boyamin menuturkan sidang perdana praperadilan MAKI melawan KPK dijadwalkan digelar pada 5 Desember 2025. (H-4)