Jumat 07 Mei 2021, 20:40 WIB

75 Pegawai Tak Lolos, Akhiri Nasib KPK

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
75 Pegawai Tak Lolos, Akhiri Nasib KPK

ANTARA
Komisi Pemberantasan Korupsi

 

NASIB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di ujung tanduk. Hal itu terungkap lewat 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status menjadi PNS.

"Itu seperti mencabut selang pernapasan terakhir yang bisa menambah atau memperpanjang napas sekaratnya KPK. Kalau ini 75 pegawai KPK dihilangkan artinya bisa katakan terhadap KPK berakhir," ujar peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar pada webinar bertajuk Menilik Pemberantasan Korupsi Pasca Tes Wawasan Kebangsaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait KPK, Jumat (7/5).

Menurut dia, ketidaklolosan 75 pegawai itu merupakan manta rantai dari upaya pelemahan KPK sejak revisi UU KPK pada pertengahan 2019. Setiap kejadian yang dialami KPK akan bermuara pada hilangnya marwah pemberantasan korupsi.

Salah satu temuan lainnya, kata dia, lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU KPK sah. MK pun sudah kehilangan moralitas yang seharusnya menganulir hasil revisi UU KPK.

"MK jadi bagian ketika membaca surat kematiannya KPK. Putusan MK kemarin satu kejahatan yang menyebabkan dua kematian," pungkasnya.

Pada kesempatan sama, mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan 75 pegawai yang tidak lolos ujian PNS karena tuduhan taliban dan lainnya harus diperjuangkan. Mereka semua masih pantas menjadi bagian lembaga pemberangus rasuah.

"Tentang isu taliban yang itu hoaks politik, menurut berita-berita yang bisa kita baca dari media. Dari 75 yang dinyatakan tidak lolos itu ada 8, ada 8 pegawai KPK yang itu beragama nasrani dan budha," ujarnya.

Menurut dia, fakta tersebut menunjukan bahwa lingkungan kerja KPK menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Dengan demikian tidak patut tudingan adanya kelompok intoleran seperti taliban.

"Fakta ini menunjukan bahwa isu radikalisme, taliban, sama sekali tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik, radikalisme yang dilakukan imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa itu," paparnya.

Ia mengatakan 75 pegawai yang dieliminasi akibat tudingan taliban dan persoalan yang muncul dari ujian kebangsaan harus ditolong. Mereka masih sangat laik bekerja di KPK dengan status PNS.

"Jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipaksa mundur dengan dalih apapun juga. Karena tes wawasan kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, akademis, dan metodelogi," pungkasnya. (OL-15)

 

Baca Juga

Dok.MI

Beleid Tentang Putusan DKPP yang Final dan Mengikat Digugat

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 23 Juni 2021, 13:28 WIB
Para pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa “putusan” DKPP dinyatakan konstitusional...
MI/Humas Polres Malang

Polisi Diminta Tegas Tindak Truk ODOL

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Rabu 23 Juni 2021, 12:59 WIB
Djoko menyebut truk ODOL kerap menjadi biang kecelakaan di sejumlah jalan layang. Salah satunya jalan layang Kretek, Jawa...
dok.mi

Pakar Sebut Soal TWK KPK Cukup ke BKN Jangan Melebar

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 23 Juni 2021, 12:55 WIB
PAKAR intelijen dan keamanan negara, Stanislaus Riyanta menila langkah Komnas HAM yang memanggil BIN terkait polemik TWK KPK salah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya