Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono mengaku kaget tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Ia pun mempertanyakan standar penilaian dan mutu dari pertanyaan yang menjadi dasar pengangkatan menjadi ASN tersebut.
"Saya berkeyakinan data yang menyebar di media itu sama 75 pegawai tidak memenuhi syarat. Formasi 75 itu berasal dari pejabat setingkat eselon ada delapan, hampir semua kepala satuan tugas (Kasatgas) penyidikan dan penyelidikan, pengurus inti dari wadah pegawai," ungkapnya pada diskusi bertajuk Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5).
Pada kesempatan itu hadir pula pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Achmad, eks Juru Bicara KPK Johan Budi, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, pimpinan KPK periode 2011-2015 Abraham Samad, dan dosen Pascasarjana UPH Emrus Sihombing.
Giri menjelaskan Kasatgas yang tidak lolos TWK hampir semua sedang menangani dan tengah mengungkap kasus korupsi besar. Salah duanya Novel Baswedan memimpin penanganan kasus ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Andi Nainggolan menangani kasus bantuan sosial di Kementerian Sosial.
Ia juga mengaku heran karena pada Desember 2020 mendapatkan penghargaan Makarti Bhakti Nigari Award 2020 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai peserta diklat terbaik yang dilakukan bersama seluruh direktur kementerian/lembaga. "Namun Maret saya dites TWK tidak lulus PNS. Ini kan kontradiksi yang luar biasa. Sebenarnya apa yang di balik dari tes ini?" kata Giri.
Lebih lanjut, Giri mengaku sudah pernah mengikuti tes radikalisme yang dibuat TNI Angkatan Darat (AD) saat mengikuti proses calon pimpinan KPK sebanyak dua kali. "Saya lolos sampai 19 besar dan 40 besar dan di tahap awal ada tes radikalisme dan saya lolos dan itu dibikin oleh Angkatan Darat," terangnya.
Ia pun meminta pihak yang berwenang untuk menjelaskan standar penilaian dan manfaat dari TWK dalam alih status ke ASN itu. Tujuannya supaya semua pihak tidak merasa dirugikan atau lainnya. (OL-14)
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
tengah menelusuri pergerakan John Field (JF), pemilik PT Blueray Cargo, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menemukan indikasi keterlibatan penyedia jasa pengiriman barang impor (forwarder) lain di luar PT Blueray Cargo dalam kasus dugaan suap Bea Cukai.
KPK menyatakan segera menelusuri para importir yang menggunakan jasa PT Blueray Cargo (BR) dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan alias KW di Ditjen Bea Cukai.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved