Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
DIREKTUR Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono mengaku kaget tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Ia pun mempertanyakan standar penilaian dan mutu dari pertanyaan yang menjadi dasar pengangkatan menjadi ASN tersebut.
"Saya berkeyakinan data yang menyebar di media itu sama 75 pegawai tidak memenuhi syarat. Formasi 75 itu berasal dari pejabat setingkat eselon ada delapan, hampir semua kepala satuan tugas (Kasatgas) penyidikan dan penyelidikan, pengurus inti dari wadah pegawai," ungkapnya pada diskusi bertajuk Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5).
Pada kesempatan itu hadir pula pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Achmad, eks Juru Bicara KPK Johan Budi, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, pimpinan KPK periode 2011-2015 Abraham Samad, dan dosen Pascasarjana UPH Emrus Sihombing.
Giri menjelaskan Kasatgas yang tidak lolos TWK hampir semua sedang menangani dan tengah mengungkap kasus korupsi besar. Salah duanya Novel Baswedan memimpin penanganan kasus ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Andi Nainggolan menangani kasus bantuan sosial di Kementerian Sosial.
Ia juga mengaku heran karena pada Desember 2020 mendapatkan penghargaan Makarti Bhakti Nigari Award 2020 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai peserta diklat terbaik yang dilakukan bersama seluruh direktur kementerian/lembaga. "Namun Maret saya dites TWK tidak lulus PNS. Ini kan kontradiksi yang luar biasa. Sebenarnya apa yang di balik dari tes ini?" kata Giri.
Lebih lanjut, Giri mengaku sudah pernah mengikuti tes radikalisme yang dibuat TNI Angkatan Darat (AD) saat mengikuti proses calon pimpinan KPK sebanyak dua kali. "Saya lolos sampai 19 besar dan 40 besar dan di tahap awal ada tes radikalisme dan saya lolos dan itu dibikin oleh Angkatan Darat," terangnya.
Ia pun meminta pihak yang berwenang untuk menjelaskan standar penilaian dan manfaat dari TWK dalam alih status ke ASN itu. Tujuannya supaya semua pihak tidak merasa dirugikan atau lainnya. (OL-14)
KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved