Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK diminta melakukan evaluasi internal terkait dugaan bocornya informasi saat penyidik akan melakukan penggeledahan terkait kasus rasuah pajak di Kalimantan.
Yenti Garnasih meminta pemerintah untuk memilah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang masih dalam ranah pidana.
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terkait pencegahan korupsi.
KPK menyatakan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim bisa kembali digali.
KPK bakal buka kasus itu jika ada bukti yang menyebutkan Sjamsul dan Itjih melakukan rasuah di luar hubungan dengan Syafruddin.
Dirut PT. Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja mengaku ditagih komitmen fee oleh Matheus Joko Santoso alias Joko sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos.
Ghufron mengatakan kerugian negara dari tindakan Sjamsul dan Itjih bukan ranah pidana. Tindakan keduanya masuk ke dalam ranah perdata.
"Mari kita semua meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Dengan menjauhi hawa nafsu dunia dan jauh daripada segala kesalahan."
Kasus yang ditangani Kejagung berbeda dengan kasus yang ditangani oleh lembaga hukum lain seperti KPK.
KPK tak segan menjerat para pihak yang berusaha menghalangi maupun merintangi penyidikan kasus ini dengan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Tujuannya untuk penarikan hak tagih lewat jalur perdata dengan aset mencapai Rp110 triliun. Menko Polhukam telah berkoordinasi dengan KPK untuk melengkapi upaya perdata BLBI.
KPK mengatakan tiga saksi untuk penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukaicdinilai tidak kooperatif dengan menggabaikan panggilan pemeriksaan.
Setelah reses, Komisi III DPR RI akan memanggil KPK hingga Dewan Pengawas (Dewas) untuk dimintai keterangannya terkait SP3 BLBI tersebut.
Jaksa juga menuntut mantan anggota IV BPK itu dicabut hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun usai dirinya menjalani hukuman pidana pokok.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan prosedur operasional kerjanya.
Pemerintah tidak bisa mengukur tingkat efektivitas pemberantasan korupsi secara internal tanpa melihat standar internasional.
Mereka sesekali mengawasi gerak-gerik sejumlah wartawan yang sedang memantau kediaman orang nomor satu di Bandung Barat itu.
Kemenlu Singapura menyebut negaranya telah memberikan bantuan kepada Indonesia dalam beberapa investigasi sebelumnya dan yang sedang berlangsung.
KPK tidak berada dalam tugas yang diberikan negara untuk menarik hak tagih BLBI.
KPK) kembali melakukan penggeledahan di dua lokasi. Tujuannya untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi erkait dengan pemeriksaan perpajakan 2016 dan 2017.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved